BERAU, BorneoPost – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Persoalan distribusi BBM dinilai tak cukup diselesaikan dengan menambah pasokan, tetapi harus dibarengi pengawasan ketat hingga ke tingkat konsumen.
Antrean mengular terlihat di sejumlah SPBU, termasuk kawasan Bujangga dan Rinding. Kondisi tersebut sempat memicu kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM untuk kebutuhan sehari-hari.
Pemkab Berau memastikan pembenahan distribusi menjadi perhatian utama. Pemerintah tak hanya berupaya mengurai kepadatan di kawasan perkotaan, tetapi juga menjaga agar penyaluran tetap menjangkau wilayah pesisir hingga pedalaman.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah taktis sekaligus regulasi untuk mencegah persoalan serupa kembali berulang.
“Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen merumuskan langkah taktis dan regulasi yang ketat agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran serta tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan oleh antrean panjang maupun kelangkaan,” tegas Sri.
Sebelumnya, gangguan distribusi turut dipengaruhi kendala pengangkutan menggunakan kapal tanker akibat faktor cuaca dan kondisi pasang surut sungai. Dampaknya, kekosongan BBM tak hanya terjadi di sejumlah SPBU, tetapi juga merembet ke tingkat pengecer.
Kondisi tersebut kemudian mendorong sebagian masyarakat membeli BBM dalam jumlah lebih banyak karena khawatir pasokan kembali tersendat. Situasi ini turut memperpanjang antrean di sejumlah titik pengisian.
Untuk meredam persoalan, penyaluran BBM kembali dilakukan melalui enam SPBU pada Selasa (1/9/2026). Namun, Pemkab menilai tambahan pasokan harus diikuti pembenahan pola distribusi agar persoalan tidak kembali berulang.
Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Berau, Slamet Riyadi, mengatakan distribusi dari Pertamina sementara diarahkan untuk mengurai antrean di kawasan perkotaan.
“Distribusi ke wilayah pesisir tetap berjalan bertahap. Namun, untuk kebutuhan perkotaan dalam rangka mengurai antrean panjang, kami minta diprioritaskan dulu,” kata Slamet, Rabu (1/9/2026).
Menurutnya, distribusi juga mulai diarahkan ke wilayah hulu Berau.
“Bukan hanya pesisir, bahkan pedalaman daerah hulu juga sudah mulai dalam pengiriman kuota dari pihak SBM-Pertamina,” sambungnya.
Di sisi lain, Pemkab Berau bersama jajaran Muspida menyiapkan enam strategi pengawasan untuk menertibkan penyaluran BBM sekaligus menekan potensi praktik pengetapan.
Pertama, pemerintah memperketat pencocokan barcode dengan kondisi fisik kendaraan. Langkah ini ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan barcode maupun pembelian BBM secara berulang.
Kedua, jam operasional SPBU dan Pertashop akan diarahkan lebih seragam dan diawasi secara berkala. Ketiga, setiap titik pengisian didorong memiliki kanal pengaduan atau hotline real-time sehingga masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran maupun persoalan pelayanan.
Keempat, pengawasan dilakukan secara lintas sektor. Aparat penegak hukum bersama OPD terkait akan mengawal distribusi mulai dari pasokan hingga BBM diterima konsumen.
Kelima, pemerintah mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Warga diminta membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan hanya karena isu kelangkaan.
Keenam, seluruh jajaran Muspida dilibatkan untuk mengawal distribusi BBM di Bumi Batiwakkal.
Pemkab Berau menilai persoalan BBM tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggelontorkan tambahan pasokan.
Arifin/adv
