TANJUNG REDEB, borneopost.com – Komisi III DPRD Berau melakukan kunjungan ke Dinas PUPR Provinsi Kaltim,
Kunjungan Komisi III yang membidangi infrastruktur itu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, khsusnya warga Pulau Kaniungan terkait masalah abrasi yang ada di pulau tersebut.
Menurut anggota Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris, dari pertemuan itu, Dinas PUPR Katim merespons positif usulan masyarakat di wilayah pesisir Selatan itu.
“InsyaAllah akan dilakukan kajian dan perencanaan terlebih dahulu, dan akan diusulkan pada anggaran 2024 mendatang” kata Waris.
Selain itu, pihaknya juga mendapatkan beberapa informasi dari Dinas PUPR Katim terkait pembangunan infrastruktur yang akan dilaksankan di Kabupaten Berau pada tahun 2023, yang sebagian besar dilaksankan di wilayah pesisir Selatan.
Dintaranya; pembangunan jalan Tanjung Redeb – Talisayan dengan anggaran Rp 460 miliar; pembangunan pengaman pantai Bidukbiduk senilai Rp 17 miliar; pembangunan jalan pendekat dan jembatan kaubun (penyeberangan GM) senilai Rp 100 miliar; dan beberapa kegiatan irigasi dan perbaikan bendungan.
Lebih lanjut dijelaskan Waris, untuk melancarkan arus barang khususnya hasil pertanian dan perikanan serta askes pariwisata ke wilayah pesisir Berau, pemerintah juga menganggarkan perbaikan jalan dari Kecamatan Talisayan ke Kaliorang (Kabupaten Kutim) sebesar Rp 200 miliar. Dan ini sudah termasuk pembangunan jembatan penyeberangan GM (Kaubun) yang merupakan urat nadi ekonomi di pesisir.
Menurut politikus Partai Demokrat ini, akses tersebut sangat penting. Sebab setiap tahun hampir 50 ribu wisatawan masuk ke Bidukbiduk yang sebagian besar melewati jalur tersebut. Begitupun di sektor perikanan, dalam sepekan, sekitar 10-20 ton hasil perikanan (ikan) dari pesisir melewati jalan tersebut untuk dibawa ke kota-kota besar di Kaltim.
“Pesisir pantai Berau adalah penghasil ikan terbesar di Kalimantan Timur. Tentu dengan pembangunan infrastruktur tersebut akan meningkatkan geliat ekonomi di masyarakat,” jelasnya. (nto/adv)
