BERAU, BorneoPost – Persoalan kemiskinan dan tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Berau kembali mendapat sorotan DPRD. Kedua persoalan tersebut dinilai saling berkaitan dan berpotensi memunculkan masalah sosial baru jika tidak segera ditangani secara serius dan terintegrasi.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari sektor pendidikan. Menurutnya, masih banyaknya anak yang tidak mengenyam pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat memperpanjang siklus kemiskinan di masa mendatang.
Ia menyoroti angka kemiskinan di Berau yang masih berada pada kisaran 5,08 persen. Meski persentase tersebut relatif lebih rendah dibanding beberapa daerah lain di Kalimantan Timur, Elita menilai kondisi itu tetap harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Angka ini tidak boleh dianggap sepele. Ketika masih banyak anak yang tidak sekolah, maka potensi kemiskinan akan terus berulang di generasi berikutnya,” ujarnya.
Selain itu, Elita juga menyinggung persoalan pendataan ATS yang jumlahnya mencapai ribuan anak. Ia memahami adanya kendala dalam proses pendataan, terutama akibat mobilitas penduduk yang cukup tinggi di sejumlah wilayah.
Namun demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi semata. Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah memastikan anak-anak tersebut benar-benar kembali mengakses pendidikan.
“Pendataan memang penting, tetapi yang lebih utama adalah memastikan anak-anak ini tidak benar-benar putus sekolah. Jangan sampai mereka hilang dari sistem pendidikan dan luput dari perhatian negara,” tegasnya.
Untuk itu, Komisi I DPRD Berau mendorong Dinas Pendidikan bersama instansi terkait memperkuat koordinasi lintas sektor. Upaya penanganan ATS dinilai perlu melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan hingga kampung agar penelusuran anak-anak yang tidak sekolah dapat dilakukan secara lebih efektif.
DPRD Berau, lanjut Elita, akan terus mengawal kebijakan di sektor pendidikan, khususnya program penanganan ATS, agar berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Pendidikan adalah kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena itu, penanganannya harus menjadi komitmen bersama,” pungkasnya.
Arifin/Adv
