TANJUNG REDEB, BorneoPost – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyoroti belum optimalnya pemanfaatan mobil penyedot lumpur milik Pemerintah Kabupaten Berau yang telah dibeli dengan anggaran sekitar Rp3 miliar. Alat yang semestinya digunakan untuk membantu penanganan banjir di kawasan perkotaan itu hingga kini belum memberikan kontribusi maksimal.
“Sudah lama kita punya mobil penyedot lumpur itu, tapi sampai sekarang tidak difungsikan. Padahal pengadaannya mencapai Rp3 miliar. Sayang kalau tidak dimanfaatkan,” ujar Sri Juniarsih saat ditemui wartawan baru-baru ini.
Alat tersebut saat ini berada di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala teknis di lapangan, terutama kerasnya material lumpur yang membuat alat tersebut tidak bisa bekerja secara optimal.
“Material yang hendak disedot terlalu keras, sehingga alat tidak bisa bergerak optimal,” tambahnya.
Sebagai langkah percepatan, Sri mengusulkan adanya kolaborasi antarperangkat daerah. Ia mendorong DPUPR untuk bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, khususnya memanfaatkan alat semprot bertekanan tinggi dari unit pemadam kebakaran. Dengan begitu, lumpur yang mengeras dapat dilunakkan sebelum proses penyedotan dilakukan.
“Kalau disemprot dulu pakai alat pemadam BPBD, tanahnya bisa lunak, baru disedot. Kalau dikerjakan bersama, saya yakin alat itu bisa digunakan,” ucapnya.
Tak hanya itu, Bupati Sri juga mempertimbangkan perlunya pengalihan pengelolaan alat tersebut dari DPUPR ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), yang menurutnya memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang lebih relevan dengan operasional alat kebersihan lingkungan.
“Kalau bisa, itu diserahterimakan dari PUPR ke DLHK supaya bisa dimanfaatkan. Karena kalau tetap di PUPR, itu bukan bidangnya,” tegas Sri.
Ia menegaskan bahwa investasi pemerintah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karenanya, percepatan pemanfaatan alat ini harus dilakukan dalam waktu dekat agar tidak menjadi aset yang terbengkalai.
“Saya ingin realisasi dalam bulan-bulan ini. Setiap anggaran harus berdasarkan kebutuhan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama untuk mengatasi banjir,” pungkasnya.
