TANJUNG REDEB, BorneoPost – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengeluarkan pernyataan tegas terkait masih maraknya praktik politik uang dalam setiap momentum politik di Bumi Batiwakkal. Menurutnya, praktik kotor tersebut menjadi ancaman serius bagi masa depan demokrasi di daerah, sekaligus menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat masih perlu ditingkatkan secara signifikan.
Dalam kegiatan yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Berau, Sri Juniarsih secara terbuka mengakui bahwa fenomena politik uang bukan lagi isu baru. Namun, hingga kini, praktik tersebut tetap menjadi momok yang sulit diberantas. Ia menilai, upaya menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat masih menghadapi tantangan besar karena sebagian peserta kontestasi politik memilih jalan pintas dengan menghalalkan segala cara demi meraih suara.
“Politik uang pada pemilu kemarin masih menjadi persoalan besar. Kami cukup kewalahan menghadapi lawan politik yang menggunakan praktik tersebut secara masif,” ungkap Sri Juniarsih dengan nada prihatin.
Ia menegaskan, praktik politik uang tidak hanya merusak sendi-sendi demokrasi, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan moralitas dalam berpolitik. Lebih jauh, politik uang menurutnya dapat melahirkan pemimpin yang tidak memiliki integritas, karena terpilih bukan atas dasar kualitas dan kapasitas, melainkan karena kemampuan membeli suara rakyat.
“Ketika seseorang menang karena uang, maka komitmennya bukan lagi kepada rakyat, melainkan kepada kepentingan tertentu yang mendanai proses itu. Ini yang sangat berbahaya bagi keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar Sri.
Bupati perempuan pertama di Berau itu juga menilai, masih lemahnya literasi politik masyarakat turut menjadi faktor suburnya praktik politik uang. Sebagian pemilih, kata dia, masih menganggap uang atau barang dari calon tertentu sebagai “rezeki” menjelang pemilu, tanpa memahami konsekuensi jangka panjang yang ditimbulkannya.
Untuk itu, Sri Juniarsih mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan lembaga pendidikan, untuk bersinergi dalam memberikan edukasi politik yang berkelanjutan. Edukasi tersebut, menurutnya, perlu dilakukan sejak dini agar masyarakat semakin sadar bahwa suaranya bukan untuk dijual, melainkan untuk masa depan daerah.
Ia juga berharap Bawaslu dan aparat terkait dapat memperkuat sistem pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima. Penindakan yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi peserta pemilu berikutnya.
“Pemilu seharusnya menjadi ajang adu gagasan dan rekam jejak, bukan arena jual beli suara. Kalau ini terus dibiarkan, maka yang kita dapat bukan pemimpin terbaik, melainkan pemimpin yang lihai bermain uang,” tegasnya.
Sri Juniarsih menutup dengan pesan moral kepada masyarakat agar lebih bijak dan cerdas dalam menentukan pilihan politiknya. Ia menekankan, perubahan besar untuk Berau yang lebih baik hanya dapat terwujud jika seluruh warga menolak segala bentuk politik uang dan memilih berdasarkan hati nurani.
“Demokrasi tidak akan pernah tumbuh subur jika rakyat terus dipengaruhi oleh uang. Mari kita sama-sama jaga marwah demokrasi di Berau agar tetap bersih dan bermartabat,” pungkasnya.
Arifin/Adv
