TANJUNG REDEB, BorneoPost – Upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Berau dinilai belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan. DPRD Berau meminta pemerintah daerah mengubah pendekatan penanganan agar lebih adaptif dan berbasis kondisi riil masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Sri Yulianawati Ningsih, menilai program penanganan stunting selama ini masih perlu diperkuat melalui inovasi nyata serta kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan, persoalan stunting tidak bisa diselesaikan hanya dengan intervensi kesehatan semata.
“Stunting bukan sekadar persoalan gizi. Ini juga berkaitan dengan pola asuh, sanitasi lingkungan, hingga edukasi keluarga tentang pentingnya gizi seimbang sejak dini,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan terbesar justru terletak pada perubahan perilaku masyarakat. Karena itu, pendekatan yang bersifat umum dan seragam dinilai tidak lagi relevan. Setiap kecamatan, bahkan setiap kampung, memiliki karakteristik persoalan berbeda yang membutuhkan strategi penanganan spesifik berbasis data wilayah.
Sri mendorong pemerintah daerah mengembangkan program berbasis komunitas, seperti edukasi gizi keluarga yang melibatkan tokoh masyarakat dan kader lokal. Langkah tersebut dinilai lebih efektif karena pesan pencegahan stunting akan lebih mudah diterima dan dipahami masyarakat.
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga perlu dioptimalkan untuk memantau tumbuh kembang anak secara lebih terukur dan berkelanjutan. Dengan sistem pemantauan yang baik, intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Dari sisi kebijakan, ia meminta adanya penguatan dukungan anggaran, terutama bagi kader posyandu, tenaga penyuluh kesehatan, serta program pemberdayaan keluarga. Menurutnya, mereka merupakan garda terdepan dalam upaya pencegahan stunting di tingkat akar rumput.
“Kami tidak ingin penanganan stunting hanya bersifat seremonial. Harus ada evaluasi menyeluruh dan inovasi konkret, karena ini menyangkut masa depan generasi Berau,” tegasnya.
Arifin/Adv
