BERAU, BorneoPost – Menjelang Idulfitri 2026, DPRD Kabupaten Berau meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram. Ketua DPRD Berau, Dedi Okto Nooryanto, menilai langkah ini krusial untuk memastikan kebutuhan masyarakat kecil tetap terpenuhi di tengah meningkatnya permintaan.
Menurut Dedi, LPG bersubsidi merupakan kebutuhan pokok bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Karena itu, ia menegaskan DPRD akan turut mengawal distribusi agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kelangkaan di lapangan.
“Ini kebutuhan penting masyarakat, tentu DPRD juga akan ikut melakukan pengawasan,” ujarnya, Senin (16/3/2026).
Ia juga menyoroti ketidaksinkronan antara klaim ketersediaan pasokan dengan kondisi riil di masyarakat. Dedi menilai, jika pihak Pertamina menyatakan stok aman, maka pemerintah daerah harus segera menelusuri titik persoalan yang menyebabkan kelangkaan di tingkat konsumen.
“Kalau stok disebut aman dan distribusi lancar, berarti harus dicari di mana masalahnya. Apakah di distribusi atau di tingkat penyaluran,” tegasnya.
Dedi menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pihak terkait, disertai pengawasan langsung di lapangan secara berkala. Hal ini dinilai penting untuk mencegah potensi penimbunan maupun hambatan distribusi.
Dengan momen Idulfitri yang semakin dekat, ia mengingatkan agar persoalan LPG tidak dibiarkan berlarut-larut. Kelangkaan gas bersubsidi, kata dia, berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.
“Harus segera ditelusuri penyebabnya di lapangan agar tidak menjadi masalah besar bagi masyarakat,” pungkasnya.
Arifin/Adv
