TANJUNG REDEB, BorneoPost – Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan DPRD. Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah, meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada kawasan perkotaan, tetapi memastikan kebutuhan dasar masyarakat di kampung dan wilayah perbatasan terpenuhi.
Menurutnya, infrastruktur seperti jalan, kelistrikan, dan air bersih bukan sekadar proyek fisik, melainkan fondasi utama peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi warga.
“Infrastruktur yang baik menjadi penopang kebutuhan masyarakat sekaligus penggerak ekonomi. DPRD ikut membahas arah pembangunan ke depan agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujarnya.
Liliansyah menilai, sebagian besar masyarakat Berau di kampung-kampung menggantungkan hidup pada sektor nonformal, khususnya pertanian dan perkebunan. Karena itu, akses jalan yang layak menjadi kebutuhan mendesak untuk memperlancar distribusi hasil panen.
“Kalau akses jalan memadai, hasil pertanian dan perkebunan bisa diangkut tanpa hambatan. Roda perekonomian otomatis bergerak lebih cepat,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan tidak boleh sekadar mengejar penyelesaian fisik proyek. Dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan.
“Jangan hanya membangun untuk terlihat ada hasilnya. Infrastruktur harus memberi dampak signifikan. Ketika fasilitas tersedia dan berfungsi baik, masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya perhatian serius terhadap wilayah perbatasan. Baginya, kawasan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.
Ia mengingatkan agar pembangunan tidak terpusat di wilayah seperti Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Teluk Bayur saja, sementara daerah perbatasan tertinggal dari sisi fasilitas dasar.
“Wilayah perbatasan juga harus diperhatikan. Ibarat rumah, jangan hanya bagian dalamnya yang bagus, tapi berandanya juga harus rapi dan terawat,” tuturnya.
DPRD Berau berharap kebijakan pembangunan yang lebih merata mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang lokasi tempat tinggal. Infrastruktur dasar, menurutnya, harus menjadi prioritas utama agar kesenjangan antarwilayah dapat ditekan dan pertumbuhan ekonomi berjalan lebih inklusif.
Arifin/adv
