BERAU, BorneoPost – DPRD Berau mengingatkan pemerintah daerah agar kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 tidak berdampak terhadap program prioritas dan pelayanan dasar masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menilai keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah saat ini harus disikapi dengan perencanaan yang lebih tepat dan terukur, bukan dengan mengurangi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan tetap harus berjalan meski kondisi anggaran daerah tidak selonggar tahun-tahun sebelumnya.
“Anggaran memang terbatas, tetapi program untuk masyarakat tidak boleh ikut terhenti,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam menyusun program kerja dengan mengutamakan kegiatan yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Subroto menilai pola pembangunan ke depan tidak lagi berfokus pada banyaknya program, melainkan pada efektivitas dan manfaat yang dihasilkan.
“Sekarang yang dibutuhkan adalah program yang tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi seharusnya menjadi momentum memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tidak sekadar berorientasi pada belanja rutin.
Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah hingga pemerintah kampung untuk menghadirkan inovasi dalam menjalankan pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.
“Jangan sampai efisiensi justru membuat pelayanan kepada masyarakat menurun,” katanya.
Subroto menambahkan kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah kampung menjadi hal penting agar program strategis tetap dapat berjalan optimal.
DPRD Berau, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan anggaran agar program prioritas tetap mendapat perhatian dan tidak terabaikan.
“Yang paling utama, kebijakan anggaran harus tetap berpihak kepada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Arifin/Adv
