BERAU, BorneoPost – Ketergantungan pembiayaan event budaya di Kabupaten Berau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendapat sorotan DPRD. Anggota Komisi III DPRD Berau, Ratna Kalalembang, menilai penyelenggaraan kegiatan budaya di daerah tersebut belum mandiri karena sepenuhnya bergantung pada dana pemerintah.
Menurut Ratna, Berau seharusnya mampu mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif, khususnya dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
Ia mencontohkan Kabupaten Malinau yang dinilai berhasil menggelar event berskala besar tanpa membebani APBD, melainkan memanfaatkan dukungan CSR perusahaan.
“Saya mendapat informasi, Kabupaten Malinau bisa menggelar event besar dengan menghadirkan artis papan atas, dan itu bukan dari APBD, melainkan dari CSR hingga Rp8 miliar,” ungkapnya.
Ratna menilai, keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun sinergi dengan perusahaan, termasuk dalam mendukung kegiatan pelestarian budaya.
Dengan jumlah perusahaan yang mencapai ratusan di Berau, ia menilai potensi serupa sangat terbuka untuk dimanfaatkan. Bahkan, menurutnya, kontribusi dunia usaha dapat menjadi penopang penting dalam percepatan pembangunan daerah.
“Dengan sekitar 236 perusahaan yang beroperasi, saya rasa efisiensi anggaran tidak akan menjadi kendala jika CSR dikelola dengan baik,” jelasnya.
Selain persoalan sumber pendanaan, Ratna juga menyoroti lemahnya koordinasi dalam penyaluran CSR. Ia menilai, ketiadaan sistem yang terintegrasi berpotensi menimbulkan tumpang tindih program dan bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Bisa saja terjadi tumpang tindih. Misalnya bantuan kesehatan sudah diberikan ke Posyandu, lalu datang lagi bantuan serupa. Harus ada yang mengatur agar lebih terarah,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Berau agar lebih tegas terhadap perusahaan yang belum menjalankan kewajiban CSR secara optimal. Menurutnya, kontribusi sektor swasta sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya mendorong Pemda bertindak tegas terhadap perusahaan yang belum maksimal menunaikan kewajibannya. CSR ini penting untuk mendukung percepatan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Arifin/Adv
