BERAU, BorneoPost – Menjelang akhir tahun anggaran, laju pembangunan di Kabupaten Berau kian digenjot. Berbagai proyek infrastruktur dikebut demi mengejar target penyelesaian. Namun, di tengah percepatan itu, DPRD Berau mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan aspek kualitas dan transparansi pelaksanaan.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah, menegaskan bahwa meski progres pembangunan di sejumlah titik terlihat menggembirakan, masih ada pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi standar. Ia mengingatkan agar jangan sampai semangat mengejar serapan anggaran justru menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Biasanya menjelang akhir tahun pengerjaan proyek dikebut. Tapi jangan sampai kejar target malah mengorbankan mutu. Pemerintah daerah harus benar-benar memperketat pengawasan di lapangan,” ujarnya tegas.
Suriansyah menilai, fungsi pengawasan bukan hanya tugas DPRD, tetapi juga tanggung jawab penuh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana kegiatan. Ia menekankan, pembangunan harus berorientasi pada manfaat jangka panjang, bukan sekadar seremonial penyelesaian.
“Jangan sampai proyek baru selesai beberapa bulan, sudah rusak lagi. Itu menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan terhadap pelaksana,” kritiknya.
Politisi yang dikenal vokal dalam isu pengawasan anggaran ini juga mendorong Pemkab Berau untuk mengevaluasi kinerja rekanan pelaksana proyek. Ia menegaskan, kontraktor yang tidak profesional dan mengabaikan spesifikasi teknis harus diberi sanksi tegas agar menjadi efek jera.
“Kalau hasil pekerjaan jauh dari standar atau terbukti asal-asalan, jangan segan diproses sesuai aturan. Jangan terus diberi kesempatan kalau kinerjanya tidak berkualitas,” tegas Suriansyah.
Ia berharap, menjelang penutupan tahun anggaran ini, seluruh proyek yang dikerjakan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Kita ingin pembangunan di Berau bukan sekadar selesai di atas kertas, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh warga,” pungkasnya.
arifin/Adv
