Ketua DPRD Berau Angkat Bicara Terkait Isu Adanya PTT Titipan

TANJUNG REDEB,Borneo Post – Beredarnya isu, ada beberapa OPD yang menambah kuota PTT atau honorer di kantornya, ditanggapi oleh Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Menurutnya, saat ini Pemkab Berau, tengah berupaya mempertahankan PTT yang ada. Bukan malah menambah.

Dikatakannya, OPD tentu tidak bisa sembarangan menambah PTT, di tengah isu, akan ada penghapusan tenaga PTT dan honorer. Lebih baik, OPD memanfaatkan yang ada. Dan memperjuangkan agar para PTT di OPD tersebut, bisa diangkat menjadi PPPK.

“PTT atau honor titipan. Ini lucu, di tengah Pemkab Berau, berupaya mengurangi PTT yang ada dengan mengangkat menjadi PPPK. Ada oknum yang menitip anak atau keluarganya menjadi PTT,” katanya.Sabtu (16/9/2023)

Ia melanjutkan, kepala OPD harus bisa selektif. Bukan hanya menerima karena ada titipan. Hal ini dikatakannya, berseberangan dengan keinginan Bupati Berau, Sri Juniarsih untuk mengangkat PTT menjadi PPPK.

“Bupati gencar mempertahankan yang ada. Memang keberadaan PTT sangat vital. Namun, harus diingat, PTT di Berau jumlahnya sudah cukup banyak. Dan belum tentu nasipnya, sebaiknya jangan ditambah dulu,” tegasnya.

Ia mengaku, akan mencari tahu, terkait dengan adanya PTT atau honorer titipan. Agar nasip PTT yang sudah lama, bisa diperjuangkan menjadi PPPK. Ia menjelaskan, bukan dirinya menolak ada PTT baru. Namun yang harus diperhatikan yakni nasip PTT yang sudah bekerja belasan tahun. Namun tidak pernah mendapat kesempatan menjadi PPPK.

“Saya miris, tidak sedikit yang mengadu. Harus ada solusinya bagi teman-teman PTT di Berau ini. Bukan menambah PTT baru,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih menambahkan, wacana pusat untuk menghapus PTT memang sudah digaungkan sejak lama. Namun Berau berupaya mempertahankan PTT yang ada saat ini. Diakuinya, ia juga kurang setuju dengan adanya penambahan PTT atau honorer di suatu OPD.

“Kita akan bela PTT yang ada saat ini. Jangan sampai dihapuskan. Dikhawatirkan akan menimbulkan gelombang pengangguran,” katanya.

Dijelaskannya, penambahan PTT atau honorer titipan, tentu merupakan sistem yang salah. Karena jumlah PTT saat ini cukup tinggi. Dikhawatirkan, tidak akan bisa bekerja maksimal. “Saya rasa sudah cukup yang ada saat ini,” tambahnya.

Disinggung mengenai, PTT yang masih keluyuran di jam kerja. Sri Juniarsih mengaku, akan menindak tegas hal tersebut. Dan akan memberikan teguran kepada kepala OPD terkait. “Saya akan tegur, baik PTT nya maupun kepala OPD nya,” tutupnya. (PiN/ADV)

Exit mobile version