BERAU, BorneoPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan bahwa proses seleksi dan pengisian sejumlah jabatan kosong di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan secara ketat, objektif, dan bebas dari intervensi. Kepastian itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, yang memastikan seluruh tahapan berlandaskan mekanisme resmi.
Said menjelaskan, proses seleksi dimulai dengan pembuatan makalah oleh peserta, kemudian dilanjutkan presentasi di hadapan tim penilai. Hasil tahapan tersebut kemudian dikolaborasikan dengan nilai asesmen Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai standar evaluasi kompetensi.
“Tahapannya ada pembuatan makalah, kemudian presentasi. Nilai dari proses itu kita kolaborasikan dengan nilai asesmen dari BKN,” jelasnya.
Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja yang beranggotakan Sekda, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, serta Kepala BKPSDM. Said menegaskan, seluruh proses dilakukan secara terbuka untuk menghilangkan potensi subjektivitas serta mencegah munculnya dugaan keberpihakan.
“Kami pastikan prosesnya transparan. Ini penting agar tidak timbul anggapan adanya tim sukses atau pihak tertentu yang diuntungkan hanya karena kedekatan dengan kekuasaan,” tegasnya.
Saat ini, beberapa jabatan di sejumlah dinas tercatat masih kosong. Untuk menjaga stabilitas kinerja organisasi menjelang akhir tahun, Pemkab Berau mempercepat proses pengisian sekaligus menunjuk pelaksana tugas (PLT) dari internal masing-masing dinas.
“Untuk memaksimalkan kinerja, sambil menunggu proses pengisian jabatan, dinas menunjuk PLT. PLT diambil dari dinas terkait,” ungkap Said.
Ia merinci, untuk jabatan Eselon II, kekosongan biasanya dirangkap sementara oleh pejabat Eselon II lainnya. Sementara pada level kepala bidang, tugas dapat dialihkan kepada kepala bidang lain dalam dinas yang sama atau kepada sekretaris dinas.
“Kalau kepala bidang kosong, bisa didelegasikan ke kabid lain atau ke sekretaris dinas. Semua tetap mengacu pada struktur organisasi yang ada,” tutupnya.
Arifin/Adv
