JAKARTA, BorneoPost – Presiden Prabowo Subianto mulai merealisasikan agenda reformasi besar-besaran di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Usai bertemu dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) pekan lalu, Prabowo langsung bergerak cepat dengan melantik Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Tak hanya itu, mantan Wakapolri yang juga peraih Adhi Makayasa Akpol 1989 tersebut diganjar kenaikan pangkat sebagai Jenderal Kehormatan oleh Kepala Negara. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Prabowo serius menjalankan reformasi kepolisian yang selama ini menjadi tuntutan publik.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan, Prabowo kini tengah merumuskan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian, yang akan menjadi wadah khusus untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap institusi Polri.
“Belum ditunjuk ketuanya, baru disusun anggota-anggotanya. Banyak, dari berbagai kalangan. Nanti akan diumumkan ke publik setelah resmi terbentuk,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (17/9).
Prasetyo menegaskan, pembentukan komite ini bukan semata kritik, melainkan bentuk kecintaan Presiden terhadap Polri agar semakin profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat.
“Institusi Kepolisian adalah kebanggaan kita semua. Tetapi tentu ada hal-hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Itu hal yang wajar untuk setiap lembaga negara,” jelasnya.
Langkah Presiden ini diperkirakan akan membuka babak baru bagi Polri, sekaligus menjawab keresahan publik soal transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum.
