BERAU, BorneoPost – Komitmen perusahaan dalam menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan DPRD. Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari, menegaskan program CSR harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak sekadar menjadi kewajiban administratif perusahaan.
Menurutnya, CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan daerah tempat mereka beroperasi. Karena itu, pelaksanaannya harus dirancang secara matang, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Sri menilai efektivitas dan efisiensi penyaluran CSR perlu menjadi perhatian utama perusahaan. Mulai dari penentuan penerima manfaat, bentuk program, hingga besaran anggaran yang disalurkan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.
“Penyaluran CSR harus mengedepankan asas manfaat bagi masyarakat luas. Programnya harus jelas dan benar-benar dirasakan dampaknya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, CSR seharusnya diarahkan pada kegiatan yang bersifat kepentingan umum. Misalnya melalui pembangunan atau perbaikan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti jalan lingkungan, fasilitas air bersih, maupun sarana umum lainnya.
Selain pembangunan fisik, CSR juga dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi warga yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Di sisi lain, Sri menekankan pentingnya peran perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. Menurutnya, program CSR dapat difokuskan pada pengembangan keterampilan masyarakat melalui berbagai pelatihan kerja.
Perusahaan, kata dia, dapat menjalin kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki peluang bekerja di perusahaan, tetapi juga memiliki kompetensi yang bisa dimanfaatkan di berbagai sektor.
“Perusahaan harus punya komitmen untuk meningkatkan kapasitas SDM lokal. Bukan hanya agar mereka bisa bekerja di perusahaan, tetapi juga memiliki keterampilan lain yang berguna,” jelasnya.
Sri meyakini optimalisasi program CSR yang berfokus pada pengembangan SDM dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Berau. Dengan keterampilan yang memadai, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan atau bahkan membuka usaha sendiri.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan untuk terus menghadirkan inovasi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk dalam menciptakan peluang usaha baru.
Menurutnya, perubahan pola pikir masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan.
“Masyarakat perlu mulai melihat peluang lain, tidak hanya bergantung pada pekerjaan di perusahaan. Pola pikir ini harus mulai dibangun agar masyarakat mampu menciptakan sumber penghasilan sendiri,” pungkasnya.
Arifin/Adv
