Samarinda,HarianBorneoPost— Keberadaan kursi pijat yang sempat viral dan menuai sorotan publik di Kalimantan Timur akhirnya mendapat kejelasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Meski menjadi perbincangan hangat, pemerintah memastikan fasilitas tersebut tidak akan terbengkalai dan tetap dimanfaatkan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa kursi pijat yang telah dibeli tidak mungkin dibatalkan atau dilelang ulang karena proses pengadaan sudah selesai.
“Dengan pembelian itu tidak ada masalah. Tidak mungkin dilelang atau dikembalikan karena sudah terlanjur dibeli. Jadi kemungkinan akan diserahkan untuk digunakan,” ujarnya dalam konferensi pers di ruang Wiek Diskominfo Kaltim, Selasa (5/4/2026).
Faisal juga meluruskan informasi yang sempat beredar di masyarakat terkait harga kursi pijat tersebut. Ia menyebutkan bahwa nilai pembelian tidak mencapai Rp125 juta seperti yang ramai diperbincangkan, melainkan sekitar Rp47 juta per unit, sudah termasuk pajak.
Lebih lanjut, Pemprov Kaltim saat ini masih melakukan proses inventarisasi jumlah kursi pijat melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atas arahan gubernur. Data sementara mencatat satu unit berada di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim dan dua unit lainnya berada di biro terkait, sementara sisanya masih dalam pendataan, termasuk kemungkinan pengadaan pada tahun sebelumnya.
Terkait pemanfaatan, pemerintah tengah mengkaji sejumlah opsi penempatan. Di antaranya adalah fasilitas publik seperti Hotel Atlet maupun Bandara APT Pranoto Samarinda, mengikuti konsep layanan serupa yang tersedia di beberapa bandara.
Selain itu, muncul pula wacana agar kursi pijat tersebut dapat dimanfaatkan secara berbayar guna memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, keputusan final mengenai jumlah, lokasi penempatan, hingga skema pemanfaatan kursi pijat tersebut masih menunggu hasil rapat pimpinan yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Pemprov menargetkan keputusan tersebut segera diumumkan agar polemik yang berkembang di masyarakat dapat terselesaikan dengan transparan.
“Rencana awal memang ada usulan untuk ditempatkan di Hotel Atlet atau bandara, bahkan ada kajian apakah nanti bisa berbayar agar menghasilkan PAD,” pungkasnya.
Penulis: Grace
