TANJUNG REDEB, Borneopost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Selasa (21/3/2023) melakukan Rapat Paripurna penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Berau untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tahun 2023.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah Daan dihadiri Bupati Berau Sri Juniarsih Mas. Sebanyak 12 rancangan peraturan daerah (Raperda) dilakukan MoU antara DPRD Berau dengan Pemkab Berau.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah, mengatakan bahwa MoU Propemperda tahun 2023 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan, serta Permendagri Nomor 120 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
“Kami sampaikan bahwa Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Berau telah melaksanakan rapat baik internal maupun rapat harmonisasi pembahasan Raperda bersama Kepala Bagian Hukum Setda Berau,” jelasnya.
Dalam pembahasan itu, disepakati ada dua Raperda inisiatif DPRD Berau dan 10 Raperda usulan Pemkab Berau. “Sebanyak 10 raperda merupakan usulan dari Pemkab Berau yang didalamnya termasuk Raperda luncuran tahun 2022,” lanjutnya.
Ke 12 Raperda yang masuk Propemperda tahun 2023 diantaranya;
- Raperda tentang Perubahan Pertama Perda Berau Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet,
- Raperda tentang Perusda Perkebunan,
- Raperda tentang Pembangunan Industri Kabupaten Berau,
- Raperda tentang Penyertaan Modal Pemkab Berau kepada PT Indo Pusaka Berau,
- Raperda tentang Perubahan Pertama Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan,
- Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi,
- Raperda tentang Pengumpulan Uang dan Barang,
- Raperda tentang Pemberian Fasilitas atau Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal,
- Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah,
- Raperda tentang APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2023,
- Raperda tentang APBD Tahun 2024,
- Raperda tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan. (Ant/ADV)
