BERAU, BorneoPost – Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau pada 2027 memaksa pemerintah daerah mengubah pola pembangunan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus bekerja lebih selektif karena selama ini memegang porsi besar anggaran pembangunan daerah. Jumat (26/6/2026
APBD Berau yang pada 2026 berada di kisaran Rp3,42 triliun, diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp2,4 triliun pada 2027. Penyusutan ruang fiskal tersebut berpotensi memengaruhi sejumlah program infrastruktur yang telah direncanakan.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, mengatakan kondisi tersebut tidak berarti pembangunan infrastruktur akan berhenti. Sebaliknya, keterbatasan anggaran akan menjadi dasar untuk memperketat penentuan program berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Menurut Fendra, pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas, terutama jalan dan jembatan yang memiliki peran langsung terhadap mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pembangunan tetap kami jalankan sesuai prioritas. Jalan dan jembatan menjadi fokus karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPUPR akan melakukan seleksi lebih ketat terhadap setiap usulan kegiatan. Program yang masuk dalam perencanaan harus memiliki urgensi jelas dan memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik.
Dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas, DPUPR juga tidak akan memaksakan seluruh kebutuhan pembangunan masuk dalam satu tahun anggaran. Penanganan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi paling mendesak di lapangan.
Keterbatasan anggaran juga membuat pemeliharaan jalan menjadi bagian penting dari strategi DPUPR. Ketika perbaikan permanen belum dapat dilakukan, pemerintah akan mengandalkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menjaga akses masyarakat tetap berfungsi.
Fendra mempersilakan masyarakat menyampaikan laporan apabila menemukan kerusakan infrastruktur di wilayahnya.
Menurutnya, laporan tersebut akan menjadi bahan bagi DPUPR untuk melakukan pengecekan sekaligus menentukan bentuk penanganan yang paling memungkinkan.
“Kalau ada jalan rusak di kampung, masyarakat bisa menyampaikan kepada kami. Tim Reaksi Cepat akan turun melakukan penanganan sementara. Usulan itu tetap kami tampung sampai nantinya bisa direalisasikan melalui perbaikan permanen,” jelasnya.
Skema tersebut menjadi solusi sementara agar kerusakan jalan tidak langsung mengganggu mobilitas warga, sembari menunggu tersedianya anggaran untuk pekerjaan dengan skala lebih besar.
Fendra menegaskan, komunikasi dengan masyarakat justru semakin penting di tengah kondisi fiskal yang tidak lagi seleluasa tahun-tahun sebelumnya.
“Kondisi anggaran memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu proyek yang akan kami jalankan ke depan benar-benar dipilih berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat,” katanya.
Tidak hanya melakukan efisiensi, DPUPR Berau juga mulai memperluas strategi pembiayaan dengan mengejar dukungan pemerintah pusat.
Fendra mengatakan pihaknya terus membuka komunikasi untuk mendapatkan sumber pendanaan di luar APBD, termasuk melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang bersumber dari APBN.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pembangunan infrastruktur strategis tetap berjalan ketika kemampuan fiskal daerah mengalami penurunan.
“Kami akan coba semua peluang pendanaan. Kami terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar Berau bisa mendapatkan dukungan melalui DAK maupun program Inpres Jalan. Dengan begitu pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap dapat dilaksanakan,” pungkasnya.
Dengan proyeksi APBD yang turun sekitar Rp1 triliun, tantangan DPUPR Berau pada 2027 bukan sekadar mempertahankan pembangunan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran diarahkan pada infrastruktur yang paling mendesak dan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.
