BERAU, BorneoPost – Penanganan banjir di kawasan Bedungun, Kabupaten Berau, belum bisa dilakukan secara menyeluruh. Di tengah tekanan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Berau terpaksa mengatur skala prioritas, sembari mencari solusi agar genangan yang berulang tidak semakin meluas.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) PUPR Berau, Hendra Pranata, mengatakan persoalan banjir di Bedungun tidak semata-mata disebabkan oleh drainase yang tersumbat atau sedimentasi.
Menurutnya, persoalan yang lebih mendasar berada pada kapasitas saluran primer yang sudah tidak mampu menampung debit air dari kawasan hulu.
“Saluran primernya sudah tidak sanggup lagi mengalirkan air dari hulu yang terdampak akibat adanya pembukaan lahan,” kata Hendra. (25/6/2016).
Kondisi tersebut semakin kompleks karena aliran air dari tiga sistem Sub-Daerah Aliran Sungai (Sub-DAS) bermuara ke kawasan Bedungun. Ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi, debit air yang masuk meningkat, sementara kemampuan saluran untuk mengalirkannya semakin terbatas.
Hendra menjelaskan, perubahan tata guna lahan dan aktivitas pembukaan lahan di kawasan hulu turut memengaruhi besarnya limpasan air. Akibatnya, beban saluran primer menjadi semakin berat dan potensi genangan di kawasan Bedungun meningkat.
Persoalan tersebut sebenarnya telah dipetakan melalui Masterplan Drainase Kota Tahun 2024. Dalam kajian itu, pembangunan lanjutan saluran primer disebut menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi persoalan banjir secara lebih permanen.
PUPR memperkirakan dibutuhkan pembangunan saluran primer sepanjang sekitar 700 meter dengan lebar minimal empat meter. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aliran dari kawasan hulu menuju titik pembuangan akhir.
“Paling tidak membutuhkan kelanjutan pembangunan sekitar 700 meter untuk saluran primer. Lebarnya minimal empat meter sesuai hasil kajian masterplan,” jelasnya.
Namun, kebutuhan teknis tersebut berhadapan dengan persoalan lain yang tidak kalah berat, yakni kemampuan anggaran daerah.
Hendra mengakui pembangunan saluran primer membutuhkan biaya besar. Dengan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami defisit, pemerintah belum dapat memastikan kapan proyek tersebut bisa direalisasikan maupun berapa total anggaran yang diperlukan.
“Lumayan besar. Saya tidak berani menghitung karena kondisi keuangan daerah sedang sulit. Anggaran kita saat ini memang mengalami defisit,” ujarnya.
Sambil menunggu kemampuan fiskal memungkinkan pembangunan infrastruktur permanen, PUPR memilih memperkuat langkah jangka pendek melalui normalisasi saluran.
Pekerjaan tersebut meliputi pembersihan alur air dan pengerukan bagian saluran yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi maupun penyempitan.
Program normalisasi telah masuk dalam agenda pekerjaan 2026. Namun, pelaksanaannya sempat tertunda akibat sejumlah persoalan teknis dalam proses perencanaan, termasuk penyesuaian perhitungan biaya yang dipengaruhi perubahan harga bahan bakar minyak (BBM).
Untuk tahap awal, PUPR menetapkan kawasan depan Kantor DPRD Berau sebagai lokasi prioritas.
“Untuk tahun ini tetap ada kegiatan normalisasi. Sementara fokusnya dipusatkan di kawasan depan Kantor DPRD Berau. Sebenarnya ada beberapa titik lain yang juga membutuhkan penanganan, tetapi lokasi itu menjadi prioritas utama,” ungkap Hendra.
Pemilihan lokasi tersebut bukan tanpa alasan. Kawasan depan Kantor DPRD Berau menjadi salah satu titik yang kerap mengalami genangan ketika hujan deras mengguyur. Kondisi itu tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berpotensi menghambat lalu lintas serta akses menuju fasilitas publik di sekitarnya.
PUPR menargetkan pekerjaan normalisasi dapat rampung sekitar dua bulan setelah pekerjaan dimulai.
Hendra berharap, meski belum menyentuh solusi permanen, pengerjaan tersebut setidaknya mampu mengembalikan sebagian kapasitas saluran sehingga air dapat mengalir lebih lancar.
“Kami berharap kapasitas saluran yang ada dapat meningkat sehingga risiko genangan maupun luapan air dapat ditekan,” pungkasnya.
Dengan demikian, penanganan banjir Bedungun untuk sementara masih bertumpu pada langkah pemeliharaan dan normalisasi. Sementara solusi utama berupa pembangunan saluran primer baru sepanjang 700 meter masih menunggu ruang fiskal pemerintah daerah.
