BERAU, BorneoPost – Keberhasilan sebuah kampung pesisir di Kabupaten Berau menghasilkan pendapatan hingga miliaran rupiah melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) mendapat sorotan serius dari DPRD. Capaian tersebut dinilai sebagai bukti konkret bahwa pengelolaan potensi lokal yang tepat mampu mendorong kemandirian ekonomi desa.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyebut prestasi itu bukan sekadar kebanggaan, tetapi harus menjadi model yang direplikasi di kampung lain. Ia mendorong pemerintah kampung untuk melakukan studi banding yang tidak hanya seremonial, melainkan fokus pada penerapan strategi yang telah terbukti berhasil.
“Ini bukan sekadar angka, tapi bukti nyata bahwa kampung bisa mandiri secara ekonomi jika dikelola dengan serius. Pola seperti ini harus dipelajari dan diterapkan di kampung lain,” tegasnya.
Menurut Sumadi, kampung dengan status berkembang hingga mandiri memiliki peluang besar untuk mengadopsi pola pengelolaan serupa. Dengan berbagi pengalaman dan strategi, pemerataan kesejahteraan antarwilayah di Berau diyakini bisa dipercepat.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa dorongan kemandirian ekonomi desa menjadi semakin penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi fiskal yang terdampak dinamika ekonomi global membuat alokasi dana pembangunan di tingkat kampung ikut terpangkas.
“Tidak bisa lagi hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Kampung harus mulai menciptakan sumber pendapatan sendiri yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sumadi juga menyoroti masih lemahnya pelaporan pendapatan mandiri dari sejumlah kampung. Padahal, transparansi tersebut sangat dibutuhkan sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Data itu penting untuk melihat sejauh mana kekuatan ekonomi kampung. Tanpa laporan yang jelas, sulit bagi pemerintah menyusun kebijakan yang efektif,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD Berau berkomitmen mendorong inovasi ekonomi desa agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah. Kampung yang telah berhasil diminta untuk membuka ruang berbagi pengalaman dan menjadi rujukan bagi kampung lainnya.
“Kita ingin semua kampung bergerak maju bersama. Yang sudah berhasil harus jadi motor penggerak. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan lebih merata tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD,” pungkasnya.
Arifin/Adv
