Jakarta, BorneoPost – Bupati Berau, Sri Juniarsih, menunjukkan komitmen kuat terhadap percepatan reformasi birokrasi dengan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Rabu (19/11/2025) lalu.
Kehadirannya menegaskan keseriusan Pemerintah Kabupaten Berau dalam menyelaraskan kebijakan kepegawaian daerah dengan arah pembangunan nasional. Rakornas tahun ini mengusung tema “ASN Bergerak Bersama Mewujudkan Asta Cita”, yang menjadi seruan kolaborasi nasional untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berfokus pada pelayanan publik.
Acara ini dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia, menandai pentingnya konsistensi manajemen ASN dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Kepala BKN, Zudan Arif Fakhrulloh, dalam pemaparannya menyebut jumlah ASN di Indonesia mencapai 5,58 juta pada November 2025. Dengan jumlah tersebut, ASN dituntut menjadi motor penggerak pembangunan yang bergerak serempak dan berorientasi pada hasil.
“Agar Asta Cita terwujud, kita harus menjalankan delapan arah pembangunan dan bergerak bersama dalam lima tahun ke depan. Reformasi birokrasi tidak boleh jalan di tempat. ASN harus menjadi kekuatan utama,” tegas Zudan.
Ia juga menekankan perubahan pola kerja birokrasi yang kini harus lebih responsif, inovatif, serta melek teknologi. Penguatan kompetensi digital ASN, menurutnya, merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan zaman.
“ASN harus menjadi agen perubahan birokrasi, bukan sekadar pelaksana. Transformasi ini penting untuk mendorong kemajuan bangsa,” ujarnya.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menilai Rakornas Kepegawaian sebagai forum strategis untuk memperbarui wawasan dan menyatukan arah kebijakan pemerintahan, terutama dalam memperkuat peran ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik di daerah.
“Seluruh ASN harus menunjukkan profesionalisme dan integritas. Dua hal ini adalah pondasi untuk mewujudkan target-target pembangunan daerah,” tegasnya.
Selain sesi utama BKN, Sri Juniarsih juga mengikuti pemaparan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, terkait strategi menuju swasembada pangan nasional. Ia menilai isu ketahanan pangan sangat relevan dengan kebutuhan daerah dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Kemandirian pangan dicapai dengan meningkatkan produktivitas, diversifikasi pangan lokal, pemberdayaan petani, serta penguatan cadangan dan tata kelola pangan yang baik,” jelasnya.
Sri berharap Rakornas Kepegawaian 2025 menjadi momentum memperkuat komunikasi antara Pemkab Berau dan kementerian terkait, sehingga kebijakan pusat dapat diimplementasikan lebih efektif di daerah.
“Kami berharap hasil Rakornas ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Berau,” pungkasnya.
Arifin/Adv
