TANJUNG REDEB, Borneopost – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau 2022. Dalam pembahasan LKPj itu, DPRD Berau juga melibatkan pakar dari Universitas Mulawarman guna melihat dan mengevaluasi kegiatan Pemkab Berau tahun 2022 lalu.
Ketua DPRD Berau, Madri Pani, mengatakan bahwa salah satu yang mendapat perhatian baik itu dari DPRD maupun tim pakar yakni rencana pembangunan rumah sakit baru di Kabupaten Berau. Pasalnya, pembangunan rumah sakit masuk dalam proyek multi years contract (MYC) atau tahun jamak. Namun hingga saat ini pembangunan rumah sakit tersebut belum juga dimulai.
“Masalah yang dievaluasi dari tim pakar, bahkan KPK juga mempertanyakan, salah satunya tentang pembangunan rumah sakit. Karena MOU tahun 2021 tapi tahun 2022 tidak dikerjakan,” jelas Madri Pani, Selasa (11/4/2023).
Karena belum juga dikerjakan, ia khawatir pembangunan rumah sakit jadi mangkrak.
“Kita sangat setuju dengan pembangunan rumah sakit. Pertanyaannya apakah mungkin diakhir masa jabatan bisa diselesaikan. Yang kita takutkan jangan sampai ini mangkrak,” lanjut politikus Partai NasDem ini.
Selain pelaksanaan, lanjut dia, hal lain yang jadi sorotan mengenai perencanaan. Sebab rumah sakit yang menelan ratusan miliar itu hanya dibangun sekitar 134 kamar atau ruang perawatan.
“Masa proyek MYC dengan anggaran sekitar Rp 800 miliar lebih hanya dibangun 134 kamar. Belum lagi mengenai lokasinya yang berdekatan dengan TPA. Apakah TPA sudah dipindahkan,” tutupnya. (Ant)
