TANJUNG REDEB, Borneopost.com – Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Ambo Saka, angkat bicara mengenai keterlambatan gaji guru honorer. Diakuinya, untuk anggaran sebenarnya tersedia, namun terkendala lambannya laporan dari kepala sekolah, sehingga pencairan tertunda.
“Anggaran dari Bosda, dan itu sudah ada sejak Januari lalu,” katanya, Rabu 8/3/2023).
Dijelaskan Ambo Saka, sebenarnya Disdik sudah meminta data guru honorer sejak Desember 2022 lalu. Namun hingga kini baru sebagian sekolah yang menyetorkan, sehingga mau tidak mau, para guru honorer harus menunggu.
“Contoh di Tanjung Perepat, sudah melaprokan kepada kami, datanya masuk, langsung kami cairkan gaji mereka,” katanya.
Ambo Saka mengatakan, memang ini sudah menjadi permasalahan setiap tahun yang terjadi, dan berimbas kepada tenaga guru honorer yang mengajar. Namun, karena keterlambatan dari kepala sekolah membuat pencairan tidak bisa dilakukan.
Ia menambahkan, permasalahan gaji honorer sudah kembali kepada bidangnya masing-masing. Sementara ini, sebagian sedang diproses pencairan. Tanggung jawab kepala sekolah selaku PPTK, harus gerak cepat dalam masalah laporan.
“Selama kepsek tidak membuat DPA, tidak bisa dicairkan,” tuturnya.
Dikatakannya, jumlah guru honorer di Bumi Batiwakkal ini mencapai 800 orang lebih. Dan jika PPTK yakni kepala sekolah segera melaporkan DPA, tentu tidak akan terjadi keterlambatan, jadi permasalahannya bukan di Disdik.
“Permasalahan yang sempat mencuat sudah dirapatkan, dan diproses. Intinya kami menunggu data yang diserahkan kepala sekolah,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Berau, Sri Juniarsih, megaku menerima informasi terkait adanya keterlambatan gaji para guru tenaga honorer yang belum dibayarkan sejak Januari lalu. Hal ini ditekankannya, harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan (Disdik) Berau.
Menurut Juniarsih, permasalahan ini sudah menjadi permasalahan setiap awal tahun, karena sistem penganggaran. Namun biasanya masalah ini selesai pada pertengahan Maret. Di satu sisi, bupati ingin ada solusi atas persoalan ini.
“Inikan memang biasa setiap tahun. Tapi kasihan tenaga honorer, mereka juga ada kebutuhan,” ucapnya,
Bupati meminta Disdik untuk segera menyelesaikan pembayaran gaji tenaga guru honorer, selambat-lambatnya April nanti. Hal itu pun sudah dia bicarakan dengan jajaran Disdik. “Saya sudah minta Disdik untuk segera menyelesaikan pembayaran honorer tersebut,” ujarnya.
Ia tidak ingin permasalahan internal Disdik berpengaruh kepada dunia pendidikan di Berau, terlebih tenaga honorer guru di Berau jumlahnya mencapai 800 orang lebih. Tentu, dengan keterlambatan gaji mencapai dua bulan ini, menjadi permasalahan. “Segera selesaikan. Saya kasih batas waktu April,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Berau, Madri Pani, meminta agar tenaga pendidik menjadi sektor penting dalam suatu pembangunan daerah. Dia minta pemerintah tidak bermain-main dengan gaji tenaga honorer. “Dunia pendidikan ini vital perannya. Saya minta agar segera selesai,” tambahnya.
Ia mengatakan, para tenaga guru honorer tidak semuanya berdomisili di lokasi kerja. Ada yang tinggal di indekos, tentu ada kebutuhan lainnya seperti listrik dan air. Belum lagi bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk operasional.
“Memang gaji itu melalui bantuan operasional daerah (Bosda), kasihan mereka kalau terlambat dan masalahnya ini terjadi setiap tahun,” tutupnya. (PiN)
