DPR Ingatkan Pemerintah: Kasus Keracunan MBG Mengkhawatirkan, Bisa Buat Orang Tua Trauma

Jakarta, BorneoPost  – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengingatkan pemerintah agar segera bertindak cepat menekan kasus keracunan massal yang terus muncul dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia khawatir, jika dibiarkan, program unggulan Presiden Prabowo itu justru akan ditolak masyarakat.

“Kalau angka keracunan terus meningkat, saya yakin orang tua murid di seluruh Indonesia akan trauma. Mereka bisa melarang anaknya mengonsumsi MBG di sekolah,” kata Charles dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi sipil di Komisi IX DPR, Senin (22/9/2025) Kemarin.

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan, sejak peluncuran perdana 14 September lalu, kasus keracunan MBG melonjak dari 5.360 menjadi 6.452 kasus per 21 September—bertambah 1.092 kasus hanya dalam sepekan.

Charles menilai jumlah tersebut bisa jauh lebih besar karena banyak kejadian tidak terliput media. Ia mencontohkan kasus 97 siswa di Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara, yang mengalami keracunan MBG namun tidak mendapat perhatian publik.


“Kalau dikatakan underreported, ya sudah pasti underreported,” tegasnya.

Menurut Charles, akar persoalan bukan sekadar kesalahan teknis dapur umum atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), melainkan masalah sistemik. Apalagi, jumlah dapur MBG kini mencapai 8.000 unit dan akan terus bertambah.


“Logikanya, semakin banyak dapur, semakin besar pula potensi keracunan,” ujarnya.

Meski demikian, Charles mengakui penghentian program MBG hampir mustahil dilakukan. Sebab, program ini telah dipatok sebagai agenda strategis pemerintahan Prabowo dengan anggaran yang mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah.


“Presiden ingin program ini tetap berjalan. Anggarannya pun sudah disiapkan,” katanya.

Karena itu, Charles mendesak agar fokus pemerintah bukan pada menghentikan MBG, melainkan menekan angka keracunan dengan pengawasan ketat.


“Kita harus mencegah kasus keracunan terulang. Jangan sampai anggaran negara terbuang sia-sia, dan tujuan mulia program ini gagal tercapai,” pungkasnya.

Exit mobile version