BERAU, BorneoPost – DPRD Berau menyoroti belum adanya kepastian mekanisme perizinan pembangunan di atas laut di kawasan Pulau Derawan. Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mengembangkan fasilitas wisata di wilayah pesisir.
Ketua Komisi III DPRD Berau, H. Saga, mengatakan hingga saat ini masyarakat masih kesulitan mengurus izin karena kewenangannya berada di pemerintah pusat, sementara di tingkat daerah belum ada kepastian mekanisme yang jelas.
Menurutnya, situasi tersebut membuat warga berada dalam posisi serba sulit karena kebutuhan pembangunan terus berjalan, namun regulasi yang menjadi dasar perizinan belum sepenuhnya terang.
“Masyarakat ingin membangun dan mengembangkan usaha, tetapi persoalan izinnya masih belum jelas,” ujarnya. Selasa (12/5/2026).
Saga menilai kondisi ini berdampak langsung terhadap pengembangan sektor pariwisata di Derawan, terutama bagi warga yang ingin membangun penginapan maupun fasilitas penunjang wisata di kawasan perairan.
Akibat ketidakjelasan aturan, sebagian masyarakat memilih menunda pembangunan karena khawatir terbentur persoalan hukum di kemudian hari.
“Jangan sampai masyarakat terhambat hanya karena birokrasi dan aturan yang belum pasti,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah lebih aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar ada kejelasan terkait tata cara dan kewenangan perizinan pembangunan di atas laut.
Menurutnya, kepastian regulasi sangat penting agar masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan pembangunan maupun pengembangan usaha wisata.
“Harus ada solusi dan kepastian supaya masyarakat tidak terus menunggu,” katanya.
Meski mendukung pengembangan kawasan wisata, Saga menegaskan pembangunan di Derawan tetap harus memperhatikan aspek lingkungan dan konservasi laut.
Ia mengingatkan kawasan Derawan merupakan wilayah wisata bahari yang memiliki nilai ekologis tinggi sehingga pembangunan harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
“Kita ingin pembangunan tetap berjalan, tetapi kelestarian lingkungan juga wajib dijaga,” jelasnya.
DPRD Berau memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut agar masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di kawasan Derawan.
Arifin/Adv
