TANJUNG REDEB, BorneoPost – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Berau menyoroti isu pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tantangan besar yang harus dijawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Hal itu disampaikan Sutami, anggota DPRD Berau yang juga bertindak sebagai juru bicara Fraksi Gerindra, dalam Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap penetapan RPJMD menjadi Peraturan Daerah, Kamis (4/9/2025) Kemarin.
“Pengentasan kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi pemerintah Kabupaten Berau dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Berau tercatat sebanyak 12.350 jiwa atau setara 5,08 persen dari total penduduk. Angka tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius agar dapat ditekan secara signifikan.
Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, salah satunya dengan memperkuat sektor UMKM, membuka lapangan kerja inklusif, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Kami juga menekankan pentingnya evaluasi yang berkala dan menyeluruh terhadap pelaksanaan program-program tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Sutami.
Gerindra berharap, berbagai strategi yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029 mampu memberi dampak nyata, khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan di Bumi Batiwakkal.
