TANJUNG REDEB, BorneoPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai menyiapkan strategi menghadapi tantangan fiskal pada Tahun Anggaran 2027. Di tengah proyeksi menurunnya pendapatan daerah, pemerintah memilih memfokuskan anggaran pada belanja wajib dan pelayanan dasar, sehingga sejumlah program pembangunan yang belum menjadi prioritas berpotensi ditunda.
Langkah tersebut diambil sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengorbankan pelayanan publik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan menyusutnya ruang fiskal pada tahun depan. Karena itu, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 akan dilakukan secara lebih selektif dengan mengedepankan skala prioritas.
“Semua usulan pembangunan tetap kami tampung dalam dokumen perencanaan. Namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika kondisi fiskal belum memungkinkan, maka pelaksanaannya akan ditunda hingga kondisi keuangan lebih baik,” ujarnya.
Menurut Gamalis, proyeksi sementara menunjukkan pendapatan daerah pada 2027 diperkirakan mengalami penurunan. Sementara di sisi lain, pemerintah tetap memiliki kewajiban memenuhi berbagai belanja yang bersifat mengikat, seperti pembayaran gaji dan tunjangan aparatur, penyelenggaraan pelayanan publik, serta program-program yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat ruang fiskal yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan menjadi semakin terbatas.
“Kita harus realistis. Setelah anggaran dialokasikan untuk belanja yang wajib dan mengikat, ruang yang tersisa untuk pembangunan tidak terlalu besar. Karena itu, pemerintah harus benar-benar menentukan mana program yang menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Ia mengakui keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi sejumlah rencana pembangunan yang telah diusulkan oleh perangkat daerah. Beberapa di antaranya meliputi rehabilitasi gedung, pematangan lahan, hingga penyediaan kantor sementara melalui mekanisme sewa.
Meski demikian, Gamalis menegaskan kebijakan penundaan bukan berarti pemerintah mengesampingkan kebutuhan pembangunan. Langkah tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah agar kondisi fiskal tetap sehat dan pembangunan dapat terus berlanjut secara berkesinambungan.
“Kalau kondisi keuangan daerah sudah membaik, tentu program-program yang ditunda akan kembali dilaksanakan. Yang terpenting saat ini adalah menjaga stabilitas fiskal dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.
Selain melakukan efisiensi belanja, Pemkab Berau juga terus berupaya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Salah satunya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan pembiayaan berbagai program strategis.
Menurut Gamalis, kolaborasi lintas pemerintah menjadi salah satu langkah penting agar pembangunan di Berau tetap dapat berjalan meskipun kemampuan keuangan daerah mengalami tekanan.
“Dengan pengelolaan anggaran yang terukur dan penuh kehati-hatian, kami berharap pembangunan tetap berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Sehingga manfaatnya tetap dirasakan masyarakat tanpa membebani kondisi keuangan daerah di masa mendatang,” pungkasnya.
Arifin/Adv
