Berau, BorneoPost – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Husin Djufrie, menyerukan pentingnya membangun pemerintahan yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah ke-9 di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Senin (6/10/2025).
Mengusung tema “Kepemerintahan yang Baik Bersumber Nilai Budaya Bangsa”, kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi bagi masyarakat untuk memahami makna sejati dari pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, bukan sekadar berdasarkan aturan, tetapi juga perilaku dan nilai moral.
Dalam sambutannya, Husin menegaskan, nilai budaya seperti gotong royong, kejujuran, keadilan, dan musyawarahmerupakan fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan yang baik.
“Kepemerintahan yang baik itu sederhana, bagaimana kita memimpin dan melayani dengan hati, dengan kejujuran, dan dengan budaya yang kita warisi,” ujarnya disambut tepuk tangan warga.
Ia mencontohkan kehidupan masyarakat pesisir Berau yang masih menjunjung tinggi semangat kebersamaan tanpa perlu formalitas birokrasi. “Kadang tanpa proposal, tanpa anggaran, warga bisa bergotong royong membangun jalan atau membersihkan pantai. Itu bukti pemerintahan yang baik, sederhana tapi nyata,” tambahnya.
Dengan gaya santai disertai humor khasnya, Husin juga menyinggung peran besar ibu-ibu dalam kegiatan sosial masyarakat. Menurutnya, dalam setiap kegiatan kampung, justru para ibu yang menjadi motor penggerak di balik layar.
“Kadang kalau ibu-ibu sudah turun tangan, pemerintah tinggal ikut saja,” katanya sambil tersenyum.
Lebih lanjut, Husin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, ormas, lembaga adat, dan tokoh lokaldalam memperkuat demokrasi berbasis budaya. Ia berharap organisasi masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan transparan.
“Kita ingin pemerintahan yang tidak hanya bagus di laporan, tapi juga terasa manfaatnya di lapangan. Pemerintahan yang mendengar rakyatnya dan jujur dalam setiap langkah,” tegasnya.
Sementara itu, H. Sahude sebagai narasumber pertama menilai nilai budaya seperti musyawarah dan gotong royong merupakan bentuk demokrasi paling asli yang telah dipraktikkan jauh sebelum istilah partisipasi publik dikenal.
“Sebelum ada konsep demokrasi modern, masyarakat kita sudah mengenal musyawarah dan gotong royong. Itulah jati diri bangsa,” ujarnya.
Narasumber lainnya, Badrun, mengingatkan agar masyarakat tidak kehilangan jati diri di tengah arus modernisasi. Ia menegaskan, demokrasi yang sehat tumbuh dari masyarakat yang mampu menjaga budayanya sendiri.
“Pemerintahan yang baik bukan soal siapa pemimpinnya, tapi bagaimana masyarakat menjaga kepercayaan dan tanggung jawab terhadap kampungnya,” kata Badrun.
Kegiatan yang dipandu oleh H. Sappe sebagai moderator berlangsung dinamis. Diskusi interaktif antara peserta dan narasumber membuat suasana hangat, diikuti antusias oleh perangkat kampung, tokoh masyarakat, perwakilan ormas, hingga kelompok ibu-ibu.
Menutup kegiatan, Husin Djufrie berharap masyarakat Berau, khususnya di Kampung Kasai, dapat menjadi contoh penerapan demokrasi yang berakar pada nilai budaya bangsa.
“Modernisasi boleh maju, teknologi boleh berubah, tapi jangan sampai budaya bangsa kita hilang arah. Karena kalau budaya sudah ditinggalkan, sehebat apa pun sistemnya, pemerintahan itu akan kehilangan rohnya,” pungkasnya.
