TANJUNG REDEB,Borneo Post – Ketua DPRD Berau, Madri Pani menganggap dengan anggaran cukup besar, dan 20 persen dari APBD untuk pendidikan. Sudah tidak ada lagi siswa yang belajar di bawah tenda. menurutnya, kondisi ini cukup miris dan terjadi di Bumi Batiwakkal.
Madri mengatakan, pendidikan menjadi modal penting bagi penerus bangsa. Ia menilai, jangan ada perbedaan pendidikan di kota maupun di kampung. Terlebih untuk daerah Kelay. Diakuinya, memang akses menuju ke lokasi tersebut cukup jauh. Namun jangan dijadikan alasan untuk tutup mata.
“Tidak ada alasan itu. Selama itu masih di Berau, tetap diperhatikan,” katanya.
Ia menambahkan, selain perhatikan soal sarana dan prasarana sekolah. Disdik harusnya punya data jumlah kelulusan setiap tahunnya. Agar ada data pasti dalam setiap pembangunan bisa merata dan sesuai data. Jangan sampai, hanya tahu membangun, tapi tidak berfungsi.
“Ini yang juga perlu diperhatikan. Sibuk membangun, tapi tidak berfungsi buat apa,” bebernya.
Dilanjutkan Madri Pani, selama ini dirinya jarang direspon oleh Kepala Dinas Pendidikan. Padahal menurut Madri, ia hanya ingin berkoordinasi terkait pendidikan di Berau. menurutnya, banyak hal yang perlu diperbaiki. Untuk terus memajukan pendidikan.
“Jika kadisnya saja susah dihubungi, bagaimana mau koordinasi,” ujarnya.
Dijelaskan Politikus NasDem ini di tahun depan dengan APBD mencapai Rp 5 triliun, tentu pendidikan bisa lebih diperhatikan. Jangan sampai, ada aduan lagi soal sekolah yang kurang ruang kelasnya. Ia berharap, agar Kadis bisa juga memberikan data pertahun terkait dengan jumlah kelulusan.
“Penting ini. Untuk pendataan,” ucapnya.
Ia mengatakan, untuk persoalan lulusan SMP ke SMA, tentu bisa dikoordinasikan dengan perwakilan Dinas Pendidikan Kaltim. Jadi ada sinegritas.
“Kasihan, jika anak-anak dari kampung ke kota, jaraknya jauh. Jadi bisa dikoordinasikan, agar pembangunan SMA di kampung juga bisa dilakukan,” tutupnya. (PiN/ADV)
