TANJUNG REDEB, Borneopost.com – Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan pihak PLN Berau beberapa hari terakhir menuai reaksi dari masyarakat.
Kondisi ini juga membuat Dewan Pimpinam Daerah (DPD) KNPI Berau melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor PLN UP3 Berau, Jalan SA Maulana, Jumat (24/2/2023).
Selain berorasi menyampaikan tuntutan, aksi yang diikuti puluhan pemuda dan sejumlah elemen masyarakat ini juga diwarnai aksi bakar ban sebagai bentuk protes pelayanan PLN yang dianggap kurang maksimal. Sejumlah perwakilan pemuda juga diundang berdiskusi dengan manajemen PLN UP3 Berau.
Ketua DPD KNPI Berau, Hardiansyah menyampaikan beberapa tuntutan kepada manajemen PLN UP3 Berau. Diantaranya meminta PLN agar memperbaiki pelayanannya lebih maksimal lagi. Pihak PLN diminta segera menyelesaikan persoalan pemadaman listrik yang terjadi saat ini. Mengingat pemadaman listrik berhari-hari ini seolah-olah sudah menjadi tradisi tahunan.
“Banyak aktivitas masyarakat yang terdampak kondisi ini. Terutama pelaku UMKM yang usahanya mengandalkan listrik,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta pihak PLN memberikan kompensasi sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2017. Karena kejadian pemadaman listrik ini banyak merugikan masyarakat, seperti kerusakan barang elektronik pelanggan.
Tuntutan lainnya yakni meminta PLN memberikan solusi konkrit terkait persoalan tersebut. Sebab informasi selama ini, kondisi kelistrikan di Berau mengalami surplus. Tapi pada kenyataannya, kata dia, selalu terjadi pemadaman.
“Persoalan pemadaman ini terjadi berulang-ulang. PLN hanya bisa beralasan ada gangguan jaringan atau pemeliharaan pembangkit. Tapi kami melihat tidak ada solusi konkrit yang dilakukan. Jangan hanya melempar bola dengan berbagai alasan. Jangan hanya janji menyediakan cadangan pembangkit, kami minta solusi konkrit.” bebernya.
“Tuntutan lainnya berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk ke kami, yakni memperbaiki jadwal pemadaman yang dipublis ke masyarakat,” tambahnya.
Hardiansyah menambahkan, pihaknya telah melakukan dengar pendapat dengan PLN Berau terkait kondisi ini. Dia menyebut, telah membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan PLN Berau terkait tuntutan pemuda dan masyarakat.
“Sesuai kesepakatan saat dengar pendapat, kami minta ada MoU dengan PLN Berau sebagai komitmen penyelesaian masalah ini. Jadi kami turun ke jalan bukan awal dan terakhir. Kami akan kawal penyelesaian masalah kelistrikan ini,” pungkasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Manajer PLN UP3 Berau, Harryadi Poel, mengatakan penyalaan bergilir terpaksa dilakukan karena kondisi kelistrikan Sistem Tanjung Redeb saat ini terjadi devisit daya sebesar 7 megawatt (MW).
Dijelaskannya, untuk memenuhi kebutuhan listrik Sistem Tanjung Redeb saat ini, pihaknya mengandalkan tiga pembangkit. Yakni PLTU Berau sebesar 9 Mw PLTD Sambaliung sebesar 8 Mw dan exces PLTU Lati 5 MW. Sedangkan beban puncak kelistrikan Sistem Tanjung Redeb saat ini mencapai 31 MW.
“Permasalahannya saat ini, untuk kelistrikan Sistem Tanjung Redeb kita butuh daya 31 MW untuk bisa melistriki seluruh Kabupaten Berau,” jelasnya.
Harryadi juga menjelaskan, untuk PLTU Berau, dua unit pembangkit memiliki daya mampu mencapai 14 MW. Hanya saja, saat ini pembangkit mengalami kerusakan sistem pendinginan dan valve sehingga daya suplai ke sistem kelistrikan Tanjung Redeb turun menjadi 9 MW.
“Seharusnya awal tahun ini unit di PLTU Berau dilakukan pemeliharaan. Tapi itu kami minta ditunda sementara waktu. Karena kalau satu unit perawatan, maka defisit daya lebih besar lagi,” paparnya.
Sementara untuk PLTU Lati, saat ini sedang pemeliharaan unit #1 sehingga kapasitas daya mampu turun menjadi 10 MW.
“PLTU Lati menjual energi listrik ke PLN setelah melayani daerah tambang. Karena PLTU Lati pemegang wilayah usaha. Jadi mereka bisa menjual energi listiknya langsung ke konsumen mereka. Sehingga dari dari daya mampu 10 Mw terbagi dua ke PLN dan daerah tambang,” paparnya lagi.
Sementara terkait kompensasi, Harryadi mengakui secara aturan ada namanya tingkat mutu pelayanan. Namun tingkat mutu pelayanan ini dalam tahap perubahan di pemerintahan, bukan di PLN.
“Kalau sudah ada regulasi, pasti ada kompensasi yang diberikan. Namun bentuknya non tunai. Tapi dalam bentuk pengurangan tagihan rekening bulan selanjutnya,” katanya.
Untuk mengatasi defisit daya ini, lanjut Harryadi, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkab Berau dan PLTU Lati, yang meminta PLTU Lati menyuplai full energi listriknya ke PLN terutama pada saat beban puncak sekitar pukul 18.00 WITA sampai 21.00 WITA.
Selain itu pihaknya juga tengah merencanakan penambahan mesin pembangkit baru di PLTD Sambaliung.
Jangka panjangnya, menyelesaikan pembangunan jaringan transmisi dari Maloy-Talisayan-Tanjung Redeb yang ditarget 2026 mendatang.
“Tujuannya agar sistem kelistrikan Tanjung Redeb bisa bergabung dengan sistem kelistrikan Mahakam, sehingga tidak lagi bergantung pada tiga pembangkit yang ada di Sistem Tanjung Redeb,” pungkasnya. (Hbp)
