TANJUNG REDEB, Borneo Post – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Madri Pani soroti rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Berau.
Pasalnya, hingga awal juli tahun 2023 masih 23 persen. Padahal sudah memasuki pertengahan tahun. Namun, masih jauh dari target.
Madri mengatakan, harus ada ketegasan dari kepala daerah. Yakni Bupati Berau, bagaimana memberikan instruksi kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mengingat, APBD sebesar Rp 3,6 triliun, tetapi realisasinya baru berkisar Rp 850 miliyar saja. Padahal sudah memasuki triwulan kedua, tapi belum menyentuh pagu yang ada.
“Tinggal pihak eksekutif saja, bagaimana serapan anggaran ini bisa maksimal. Sehingga, tidak berpengaruh terhadap penghargaan opini wajar tanpa pengecualian,” ungkapnya,
Diakui Madri, untuk serapan yang tergolong rendah ini, dikhawatirkan berdampak pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Apalagi, pada tahun anggaran 2022 lalu sudah mencapai Rp 500 miliyar.
“Saya khawatir nanti SiLPA bisa bertambah menjadi Rp 600 miliyar kalau realisasi serapan APBD tidak segera ditangani,” tegas Madri.
Ia berharap, pihak eksekutif bisa mempercepat proses lelang agar serapan tersebut bisa segera terealisasi.” Saya harap OPD yang ada bekerja semaksimal mungkin. Jangan sampai menunda, segera lakukan pelelangan agar serapan bisa optimal,” tandasnya. (PiN/ADV)
