TANJUNG REDEB, BorneoPost – Persoalan pendangkalan di alur pelayaran Sungai Berau kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai sudah mendesak untuk ditangani karena mulai berdampak pada keselamatan pelayaran dan kelancaran distribusi barang yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi di Kabupaten Berau.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KUPP) Kelas II Tanjung Redeb, sedikitnya terdapat 12 titik pendangkalan di sepanjang alur pelayaran Sungai Berau. Temuan tersebut kini tengah dimasukkan dalam dokumen perencanaan pelabuhan sebagai dasar penyusunan langkah penanganan jangka panjang.
Kepala KUPP Kelas II Tanjung Redeb, Lister Martupa Gurning, mengatakan pendangkalan terjadi pada sejumlah titik strategis yang selama ini menjadi jalur utama lalu lintas kapal. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan pelayaran, terutama saat kapal melintas pada kondisi pasang surut yang ekstrem.
“Dari hasil survei tahun lalu, terdapat sekitar 12 titik pendangkalan di alur pelayaran Sungai Berau. Data ini sedang kami masukkan dalam rencana pelabuhan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya,” ujar Lister.
Meski demikian, hingga kini upaya pengerukan belum dapat dilaksanakan karena belum tersedia alokasi anggaran pemerintah untuk kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, KUPP membuka peluang kerja sama dengan pihak badan usaha yang memiliki kepentingan terhadap kelancaran aktivitas pelayaran di Sungai Berau.
Menurut Lister, keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu opsi yang dapat mempercepat realisasi normalisasi alur pelayaran tanpa harus menunggu ketersediaan anggaran pemerintah.
Urgensi pengerukan juga sebelumnya disampaikan oleh General Manager PT Pelindo Berau, Yusuf Yunus. Ia mengungkapkan bahwa pendangkalan yang terjadi di beberapa titik mulai menghambat aktivitas kapal yang keluar masuk pelabuhan.
Bahkan, sejumlah kapal dengan ukuran tertentu disebut mengalami kesulitan saat melintas dan berisiko kandas akibat berkurangnya kedalaman alur sungai.
Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kapasitas kapal yang dapat beroperasi di Pelabuhan Berau. Jika terus berlanjut, pendangkalan dikhawatirkan mengganggu kelancaran arus logistik dan distribusi barang yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.
Lister menegaskan, pengerukan tidak hanya penting untuk menjamin keselamatan pelayaran, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Alur pelayaran yang lebih dalam dan aman akan meningkatkan efisiensi transportasi sungai, memperlancar distribusi barang, serta memperkuat daya saing pelabuhan di Berau.
Selain itu, normalisasi sungai juga diyakini memberikan manfaat bagi lingkungan. Dengan kapasitas tampung yang lebih optimal, aliran air dapat mengalir lebih lancar sehingga berpotensi membantu mengurangi risiko banjir di sejumlah kawasan yang berada di sepanjang daerah aliran Sungai Berau.
“Harapan kami tentu pengerukan ini dapat segera direalisasikan karena manfaatnya tidak hanya untuk pelayaran, tetapi juga bagi aktivitas ekonomi dan lingkungan sekitar,” pungkasnya.
