SAMARINDA — Komitmen membangun kualitas pers daerah menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pertemuan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kalimantan Timur dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, Kamis (11/6/2026).
Dalam audiensi tersebut, PJI Kaltim mengusulkan adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Sekretaris DPD PJI Kaltim, Tommy Simanjuntak, menyampaikan bahwa peningkatan mutu pemberitaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pers.
Menurut dia, wartawan memerlukan ruang dan dukungan untuk meningkatkan kompetensi agar mampu menghasilkan produk jurnalistik yang lebih profesional.
“Kalau ingin kualitas berita semakin baik, maka peningkatan kualitas wartawannya juga harus didukung. Salah satu caranya melalui UKW,” kata Tommy.
Ia menjelaskan, sertifikasi kompetensi bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian dari penguatan kemampuan teknis sekaligus pemahaman terhadap etika jurnalistik.
Tommy juga menyoroti masih tingginya kebutuhan pembiayaan pelaksanaan UKW di daerah, sehingga dukungan pemerintah diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi wartawan untuk mengikuti proses tersebut.
Menanggapi aspirasi itu, Kepala Kejati Kaltim Prof. Dr. Supardi menyatakan dukungan terhadap langkah yang bertujuan meningkatkan profesionalisme insan pers.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, organisasi pers, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar kualitas informasi yang diterima publik semakin baik.
Supardi menyebut tidak ada persoalan dari sisi hukum terhadap upaya mendorong dukungan pemerintah untuk program kompetensi wartawan.
Ia juga menyampaikan kesediaannya untuk mengomunikasikan usulan tersebut kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur.
“Pada prinsipnya, jika tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme wartawan, tentu ini merupakan langkah yang positif,” tegasnya.
Selain membahas UKW, pertemuan tersebut turut menyinggung penguatan literasi hukum masyarakat serta pentingnya menjaga hubungan konstruktif antara media dan aparat penegak hukum.
Penulis: Grace
