BERAU, BorneoPost – Aspirasi nelayan pesisir Kabupaten Berau terkait bantuan alat tangkap kian tersendat. Persoalan ini dipicu terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan sarana perikanan, yang kini dibatasi oleh regulasi di tingkat lebih tinggi.
Anggota DPRD Berau, Liliansyah, menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut. Ia mengkritik sikap Dinas Perikanan (Diskan) yang dinilai hanya berfokus pada pelatihan, sementara kebutuhan utama nelayan justru pada bantuan fisik seperti kapal, mesin, dan jaring.
“Sekarang pengadaan alat tangkap tidak lagi bisa di tingkat kabupaten. Yang bisa hanya pelatihan, padahal nelayan kita sudah punya kemampuan. Yang mereka butuhkan itu alat,” ujarnya.
Menurut Liliansyah, ketimpangan kebijakan ini membuat nelayan merasa kurang mendapat perhatian dibanding sektor lain. Padahal, sarana produksi menjadi faktor utama dalam menunjang produktivitas dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.
Ia menegaskan, keahlian nelayan tidak akan optimal tanpa dukungan peralatan yang memadai. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak sekadar berpegang pada keterbatasan regulasi, tetapi mencari solusi melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah provinsi dan pusat.
“Harus ada terobosan. Jangan sampai aturan justru menghambat kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Liliansyah juga menyoroti lambannya respons terhadap keluhan nelayan yang selama ini bergantung penuh pada hasil tangkapan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ia mengingatkan agar pemerintah tetap memprioritaskan sektor yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat kecil.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi kebutuhan rakyat, tapi bagaimana memprioritaskan yang paling mendesak,” katanya.
DPRD Berau pun mendorong pemerintah daerah segera merumuskan langkah strategis agar bantuan alat tangkap tetap dapat disalurkan melalui skema yang sesuai aturan, sehingga nelayan tidak terus berada dalam ketidakpastian dan mampu meningkatkan kesejahteraannya.
Arifin/Adv
