TANJUNG REDEB, BorneoPost – Pemerintah Kabupaten Berau terus mematangkan strategi fiskal untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah pada 2026. Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, mewakili Pemkab Berau dalam agenda pembahasan kebutuhan minimum anggaran belanja 2026 pasca kebijakan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD) yang digelar bersama Kementerian Keuangan RI.
Forum strategis ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, terutama dalam memastikan setiap usulan pembangunan daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional.
Said menegaskan, pertemuan tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah menyampaikan masukan secara langsung sekaligus memetakan dampak pengalihan TKD yang diberlakukan pemerintah pusat.
“Pertemuan ini difokuskan untuk mengkaji kebutuhan minimum anggaran dan dampak pengalihan TKD, sekaligus menjadi bahan masukan bagi Kementerian Keuangan dalam penyusunan RAPBD 2026,” jelas Said.
Dalam kegiatan yang turut dihadiri Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Renny Triariani, Said menyebut agenda tersebut diikuti sebanyak 1.104 peserta, terdiri dari seluruh Sekretaris Daerah serta Kepala Bappeda provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
Peserta juga diwajibkan mengikuti rangkaian kegiatan penuh di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
“Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta diwajibkan bermalam di Kampus IPDN dan mengikuti agenda yang telah disiapkan panitia,” katanya.
Lebih jauh, Said memastikan bahwa Pemkab Berau memanfaatkan momentum ini untuk menjabarkan kebutuhan program prioritas daerah tahun 2026. Ia menuturkan, usulan program tersebut akan disampaikan kepada 16 Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK).
Adapun rincian kementerian yang dituju meliputi:
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Komunikasi dan Digital
- Kementerian Ekonomi Kreatif
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Kebudayaan
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Koperasi
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
Menurutnya, sinergi lintas-kementerian menjadi kunci untuk memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan meski dinamika fiskal nasional terus berubah.
“Kami datang dengan usulan yang terukur, berbasis kebutuhan masyarakat, dan diarahkan untuk memperkuat agenda pembangunan Berau,” tegas Said.
Di tengah tantangan pengelolaan fiskal di tingkat daerah, Pemkab Berau menegaskan komitmennya menjaga ketahanan anggaran serta menjamin keberlanjutan program prioritas, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Langkah koordinatif ini dipandang penting agar pembangunan Berau tidak berjalan stagnan di tengah kebijakan baru pemerintah pusat terkait pengalihan TKD.
Arifin/Adv
