Berau, BorneoPost – Lonjakan kebutuhan beras di Kabupaten Berau seiring beroperasinya dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menguak lemahnya ketahanan pangan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari, menegaskan bahwa peningkatan konsumsi beras akibat aktivitas dapur MBG menunjukkan kemampuan produksi lokal belum mampu mengimbangi permintaan. Kondisi ini membuat ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah semakin besar.
“Selama ini kita masih mengandalkan suplai dari Surabaya, Sulawesi, dan daerah lain. Ini bukti bahwa kita belum siap memenuhi kebutuhan sendiri,” tegasnya.
Sri mengingatkan, ketergantungan tersebut bukan sekadar persoalan suplai dan distribusi, tetapi menjadi ancaman jangka panjang bagi stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Jika pasokan luar terganggu, Berau berpotensi menghadapi lonjakan harga hingga kelangkaan beras.
Ia mendesak pemerintah daerah mengambil langkah cepat dan terukur, mulai dari perluasan lahan produktif, modernisasi alat pertanian, hingga pendampingan intensif kepada petani. Selain komoditas padi, Sri juga menyoroti pentingnya penguatan subsektor peternakan untuk menjamin ketersediaan protein hewani bagi program MBG.
Menurutnya, Berau membutuhkan roadmap ketahanan pangan berkelanjutan sebagai upaya mengakhiri ketergantungan terhadap daerah lain.
“Ketahanan pangan harus disiapkan dari sekarang,” pungkasnya.
Arifin/Adv
