BERAU, BorneoPost – Anggota DPRD Berau, Sutami, meminta pemerintah daerah segera mempercepat penyelesaian persoalan tapal batas kampung maupun perbatasan antar daerah yang hingga kini dinilai masih berpotensi memicu konflik di masyarakat.
Menurutnya, wilayah Berau yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara serta Kabupaten Kutai Timur membutuhkan perhatian serius agar tidak terjadi pergeseran wilayah yang merugikan masyarakat, khususnya petani dan pekebun.
Ia menegaskan, tim percepatan penyelesaian tapal batas harus benar-benar turun ke lapangan dan bekerja secara konkret, bukan hanya melakukan komunikasi internal, tetapi juga membangun koordinasi dengan daerah tetangga.
“Ini harus benar-benar diselesaikan agar ada kepastian dan jaminan bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita yang sudah lama berkebun justru tergeser,” ujarnya.
Sutami menilai persoalan tapal batas tidak hanya berkaitan dengan administrasi wilayah, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan ekonomi dari sektor pertanian dan perkebunan.
Ia mengaku khawatir konflik akan semakin besar apabila pemerintah lambat mengambil langkah penyelesaian di lapangan. Menurutnya, yang terjadi bukan hanya persoalan batas wilayah bergeser, tetapi juga masyarakat yang perlahan kehilangan ruang hidup dan lahan garapan.
“Kalau tidak diselesaikan, ini bisa menjadi konflik besar ke depan. Wilayah kita mengecil, masyarakat petani dan pekebun juga terancam terusir,” tegasnya.
Selain persoalan tapal batas, Sutami juga menyoroti perlunya kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga hasil pertanian dan perkebunan masyarakat. Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait aktif turun ke lapangan untuk memastikan rantai distribusi berjalan sehat dan tidak merugikan petani.
Menurutnya, selama ini keuntungan besar justru lebih banyak dinikmati tengkulak, sementara petani hanya memperoleh hasil minim meski bekerja keras di lapangan.
“Pemerintah harus hadir mulai dari petani, distribusi sampai ke pasar. Jangan sampai tengkulak yang menikmati keuntungan besar di atas penderitaan petani,” katanya.
Ia juga menilai masuknya produk sayur dan hasil pertanian dari luar daerah menjadi tantangan serius bagi petani lokal. Karena itu, pemerintah diminta membantu peningkatan kualitas hasil pertanian masyarakat agar mampu bersaing di pasar.
Sutami menambahkan, dukungan terhadap petani tidak cukup hanya melalui bantuan bibit atau pupuk, tetapi juga harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur jalan, distribusi pupuk yang tepat, hingga kepastian status lahan.
Menurutnya, konflik lahan yang selama ini terjadi banyak dipicu persoalan perkebunan sawit dan minimnya sosialisasi terkait status kawasan seperti HGU maupun HPL kepada masyarakat.
“Masih banyak masyarakat bahkan kepala kampung yang tidak tahu mana kawasan HGU dan HPL. Ini menunjukkan sosialisasi masih sangat minim,” ucapnya.
Ia meminta pemerintah lebih aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat hingga tingkat RT agar warga mengetahui batas wilayah maupun status lahan yang boleh dan tidak boleh digarap.
“Kalau masyarakat tahu sejak awal melalui sosialisasi, potensi konflik bisa dicegah. Jangan sampai masyarakat baru tahu setelah terjadi masalah di lapangan,” tandasnya.
Arifin/Adv
