BERAU, BorneoPost – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Husin Djufrie, kembali turun ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kali ini, ia menggelar reses di Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kamis (3/7/2025) malam. Sejumlah persoalan krusial disampaikan warga, mulai dari ketimpangan sistem zonasi pendidikan hingga proyek drainase yang terbengkalai.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jalan Raja Alam I, warga menumpahkan kekecewaan mereka atas sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di salah satu SMA setempat. Menurut mereka, kebijakan penerimaan siswa melalui jalur prestasi justru mengesampingkan siswa dari wilayah sekitar sekolah.
“Anak kami tinggal sangat dekat dari sekolah, tapi tidak diterima. Malah yang dari luar masuk lewat jalur prestasi. Ini tidak adil,” keluh seorang wali murid dalam forum tersebut.
Tak hanya itu, warga juga menyoroti proyek drainase di sekitar kawasan Jembatan Sambaliung yang disebut mangkrak. Kondisi ini memicu genangan air bahkan berpotensi menimbulkan banjir saat musim hujan. Warga mengaku kecewa karena proyek tersebut sempat berjalan namun tak kunjung rampung hingga kini.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Husin Djufrie menyampaikan apresiasinya atas partisipasi aktif masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap aspirasi akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi di lembaga legislatif dan koordinasi lintas instansi.
“Saya sangat menghargai keberanian masyarakat Sambaliung yang terus menyuarakan permasalahan nyata. Untuk zonasi, saya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi agar ada evaluasi menyeluruh, supaya keadilan dalam akses pendidikan bisa ditegakkan,” tegasnya.
Terkait drainase, Husin mengatakan pihaknya akan meminta laporan detail dari instansi terkait mengenai progres proyek. Jika ditemukan adanya kelalaian atau keterlambatan, ia berkomitmen mendorong penanganan segera.
“Kalau benar proyek ini mangkrak, harus ada tindak lanjut cepat. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat dirugikan oleh pekerjaan yang tak selesai,” tambahnya.
Di akhir kegiatan, Husin menegaskan bahwa reses bukan sekadar formalitas, melainkan wadah nyata untuk menyerap suara rakyat. Ia memastikan setiap masukan akan dicatat dan dipantau realisasi tindak lanjutnya demi pembangunan yang merata dan berkeadilan di Kalimantan Timur.
“Kita akan kawal semua aspirasi ini, dan pastikan tidak hanya berhenti di forum,” tutupnya.
