BERAU, Borneopost – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Berau yang mengalami keterlambatan menuai perhatian serius DPRD. Pemerintah daerah diminta tidak membiarkan proses administrasi menghambat penyaluran bantuan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan bahwa pembenahan sistem memang diperlukan, namun tidak boleh berdampak pada molornya pencairan bantuan.
“Perbaikan sistem silakan dilakukan, tapi jangan sampai hak masyarakat tertunda. BLT ini menyangkut kebutuhan dasar,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini skema penyaluran BLT masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah daerah disebut tengah menentukan pola pencairan, apakah dilakukan per bulan, triwulan, atau sekaligus dalam satu tahun anggaran.
“Skemanya belum final, itu yang membuat penyaluran ikut tertahan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Sumadi juga menyoroti penurunan jumlah penerima BLT yang cukup signifikan. Dari sebelumnya sekitar 900 penerima, kini menyusut menjadi sekitar 500 orang.
“Pengurangan ini harus benar-benar berdasarkan data yang valid dan terverifikasi. Jangan sampai ada warga yang layak justru terlewat,” tegasnya.
Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, kehadiran BLT menjadi salah satu penopang utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memastikan penyaluran berjalan cepat sekaligus tepat sasaran.
“Jangan sampai lambat, jangan juga salah sasaran. Dua hal ini harus dijaga,” katanya.
DPRD, lanjutnya, akan terus mengawal proses tersebut agar kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada masyarakat kecil.
Sementara itu, pemerintah daerah menyebut keterlambatan terjadi akibat penyesuaian sistem administrasi terbaru yang sedang diterapkan. Proses tersebut ditargetkan segera rampung agar bantuan bisa segera disalurkan.
“Harapannya, setelah sistem selesai, penyaluran bisa langsung berjalan tanpa hambatan,” pungkasnya.
Arifin/Adv
