BERAU, BorneoPost – Kasus kekosongan obat di RSUD dr Abdul Rivai kembali memantik reaksi keras DPRD Berau. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I bersama pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan, dewan mendesak penjelasan transparan atas gangguan layanan yang dinilai merugikan masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menegaskan persoalan ini tidak bisa ditutup-tutupi. Ia menilai publik berhak mengetahui penyebab utama kosongnya obat di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
“Kami butuh penjelasan yang terbuka. Ini menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya.
Ia menyoroti ironi ketika pasien datang berobat, namun tidak mendapatkan obat yang dibutuhkan. Kondisi tersebut, kata dia, mencerminkan adanya persoalan serius dalam tata kelola layanan kesehatan.
“Pasien datang untuk berobat, tapi obat tidak tersedia. Ini tentu menjadi pertanyaan besar,” tegasnya.
Menurut Thamrin, persoalan ini tidak hanya berdampak pada pelayanan medis, tetapi juga berpotensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap RSUD sebagai garda terdepan layanan kesehatan daerah.
Dalam forum tersebut, DPRD meminta manajemen rumah sakit memberikan penjelasan rinci terkait penyebab kekosongan obat, mulai dari aspek anggaran, mekanisme pengadaan, hingga kemungkinan kendala distribusi dari pihak penyedia farmasi.
“Harus dijelaskan secara detail, apakah ini karena anggaran tidak cukup, sistem pengadaan bermasalah, atau distribusi yang terhambat,” katanya.
Ia menekankan, transparansi menjadi kunci agar DPRD dapat menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat serta mencegah munculnya spekulasi liar.
DPRD pun mendesak evaluasi total terhadap pengelolaan RSUD, sekaligus memastikan ketersediaan obat ke depan tetap terjaga agar pelayanan kesehatan tidak kembali terganggu.
“Ini harus dibenahi segera. Jangan sampai kejadian serupa terulang,” pungkasnya.
Arifin/Adv
