BERAU, BorneoPost – DPRD Berau mendorong pemerintah daerah segera merealisasikan program Sekolah Rakyat sebagai langkah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus menekan angka kemiskinan di daerah.
Anggota Komisi I DPRD Berau, H. Thamrin, menilai pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan, sehingga program yang menyasar kelompok masyarakat miskin harus mendapat perhatian serius.
Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak boleh berhenti sebatas wacana atau perencanaan, tetapi harus segera diwujudkan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Program ini harus benar-benar berjalan dan tidak hanya berhenti di atas kertas,” ujarnya.
Ia mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat penting untuk membuka peluang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini terkendala biaya maupun keterbatasan fasilitas belajar.
“Tujuannya bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan akses pendidikan terbuka untuk masyarakat kurang mampu,” tegasnya.
Thamrin mengakui keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun ia meminta pemerintah daerah tetap menempatkan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari prioritas pembangunan.
Menurutnya, apabila belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, program tersebut setidaknya harus dipastikan masuk dalam agenda prioritas tahun anggaran berikutnya.
“Kalau belum memungkinkan sekarang, minimal harus menjadi prioritas pada tahun selanjutnya,” katanya.
Selain soal anggaran, DPRD juga menyoroti pentingnya validitas data penerima manfaat agar program benar-benar menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang membutuhkan dukungan pendidikan.
Thamrin menegaskan akurasi data menjadi faktor penting agar pelaksanaan program tidak salah sasaran.
“Data penerima harus benar-benar valid supaya bantuan pendidikan tepat sasaran,” tandasnya.
DPRD Berau memastikan akan terus mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat agar mampu berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan serta pengurangan angka kemiskinan di daerah.
Arifin/Adv
