BERAU, BorneoPost – Rentetan persoalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai memantik reaksi DPRD Berau. Kali ini, dewan mendorong evaluasi total terhadap tata kelola rumah sakit, bahkan membuka kemungkinan perombakan manajemen jika kondisi tak kunjung membaik.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menilai masalah yang terjadi sudah melampaui persoalan teknis. Kekosongan obat, utang miliaran rupiah, hingga gangguan pelayanan disebut sebagai bukti lemahnya pengelolaan internal.
“Hubungan personal tidak bisa jadi alasan. Kalau kondisinya seperti ini, tetap harus dievaluasi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, DPRD sebelumnya telah memberikan berbagai catatan perbaikan. Namun, hingga kini belum terlihat perubahan signifikan di tubuh manajemen RSUD.
“Rekomendasi sudah kami sampaikan, tapi hasilnya belum terlihat. Ini yang kami soroti,” tegasnya.
Waris menilai, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk meninjau ulang struktur manajemen. Menurutnya, banyak sumber daya manusia yang dinilai lebih kompeten dan mampu mendorong perubahan.
“Kalau memang diperlukan, lakukan perombakan. Yang penting pelayanan bisa kembali optimal,” katanya.
Ia juga mengkritisi penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dialokasikan untuk pembangunan fisik. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena berpotensi mengganggu prioritas utama pelayanan kesehatan.
“Dana BLUD seharusnya difokuskan pada pelayanan, bukan memperbesar beban belanja,” jelasnya.
Ia menegaskan, persoalan RSUD tidak hanya dipicu penurunan pendapatan, tetapi juga akibat pengeluaran yang tidak terkendali. Dampaknya, layanan dasar terganggu, termasuk ketersediaan obat dan kesejahteraan tenaga medis.
“Kita melihat ada keterlambatan pembayaran tenaga medis dan pelayanan yang tidak maksimal. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
DPRD pun mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas agar persoalan tidak terus berulang. Evaluasi menyeluruh dinilai menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan daerah.
“Harus ada tindakan nyata. Jangan sampai masalah ini terus berulang tanpa solusi,” pungkasnya.
Arifin/Adv
