BERAU, BorneoPost – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto, mendesak pemerintah daerah menjadikan pembangunan infrastruktur kampung sebagai prioritas utama pada tahun anggaran 2027. Ia menilai ketimpangan pembangunan antara wilayah kota dan kampung masih sangat terasa.
Menurutnya, banyak kampung masih menghadapi persoalan mendasar, terutama akses jalan rusak yang menghambat aktivitas masyarakat. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan perkembangan infrastruktur di kawasan perkotaan yang sudah jauh lebih baik.
“Ke depan, fokus pembangunan harus diarahkan ke kampung,” ujarnya.
Ia menyoroti kondisi di Kecamatan Tabalar, khususnya akses menuju permukiman nelayan yang mengalami kerusakan cukup parah. Jalan tersebut merupakan jalur vital bagi mobilitas warga dan distribusi hasil perikanan.
Selain itu, ia juga mengingatkan potensi bahaya di kawasan poros Pegat Bukur yang rawan longsor, serta kondisi Jembatan Segah yang dinilai sudah tidak layak dan berisiko bagi pengguna.
“Harus segera ditangani, jangan menunggu sampai menimbulkan dampak lebih besar,” tegasnya.
Dedy pun meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk menyusun alokasi anggaran yang lebih berpihak pada wilayah kampung, sehingga pemerataan pembangunan dapat benar-benar terwujud.
“Pemerataan itu bukan pilihan, tapi keharusan. Masyarakat di kampung juga berhak mendapatkan infrastruktur yang layak,” pungkasnya.
Arifin/Adv
