BERAU, BorneoPost – DPRD Berau menyoroti belum maksimal operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Batu akibat minimnya fasilitas pendukung bagi nelayan. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kualitas hasil tangkapan dan nilai jual ikan di tingkat nelayan.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, mengatakan ketiadaan gudang pendingin (cold storage) dan pabrik es membuat nelayan kesulitan menyimpan hasil tangkapan dalam waktu lebih lama.
Akibatnya, nelayan terpaksa segera menjual ikan setelah melaut meski harga pasar tidak stabil.
“Karena fasilitas penyimpanan belum tersedia, nelayan tidak punya banyak pilihan selain langsung menjual hasil tangkapannya,” ujarnya.
Menurut Gideon, kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menekan harga ikan karena nelayan tidak memiliki daya tahan penyimpanan.
Ia menilai persoalan ini harus segera ditangani agar kesejahteraan nelayan tidak terus terpengaruh.
“Kalau tidak ada fasilitas pendukung, posisi tawar nelayan menjadi lemah,” tegasnya.
DPRD mendorong pemerintah daerah segera membangun fasilitas pendukung perikanan, khususnya cold storage dan pabrik es, agar aktivitas di TPI Tanjung Batu dapat berjalan lebih maksimal.
Selain menjaga kualitas hasil tangkapan, fasilitas tersebut dinilai penting untuk meningkatkan stabilitas harga ikan di tingkat nelayan.
“Fasilitas penyimpanan sangat penting supaya mutu ikan tetap terjaga dan harga jual lebih baik,” katanya.
Gideon menilai TPI Tanjung Batu memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat distribusi hasil perikanan di Kabupaten Berau jika didukung sarana yang memadai.
Menurutnya, kawasan tersebut bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat sektor perikanan daerah.
“Potensinya besar, tinggal bagaimana fasilitas pendukungnya dipenuhi,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan fasilitas yang baik melalui koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola TPI, dan pelaku usaha agar keberadaan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan.
“Jangan hanya membangun, tetapi pengelolaannya juga harus dipastikan berjalan optimal,” tandasnya.
Meski bantuan sementara seperti cool box dan kendaraan roda tiga sudah diberikan, DPRD menilai langkah tersebut belum cukup untuk menjawab kebutuhan jangka panjang nelayan di kawasan pesisir.
Arifin/Adv
