BERAU, BorneoPost – Keselamatan pelayaran dan perlindungan ekosistem laut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Berau dalam mendorong pengembangan wilayah pesisir dan kepulauan. Pemerintah daerah kini memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat infrastruktur navigasi laut, meningkatkan konektivitas antarpulau, serta menjaga kelestarian kawasan wisata bahari.
Upaya tersebut dilakukan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, melalui audiensi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Dalam pertemuan bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Lollan Andy Sutomo Panjaitan, Sri Juniarsih mengusulkan pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) untuk meningkatkan keselamatan transportasi laut di perairan Berau.
Usulan ini menjadi penting mengingat wilayah Berau memiliki bentang perairan yang luas, jalur transportasi antarpulau, serta destinasi wisata bahari yang menjadi andalan daerah. Kawasan seperti Derawan dan Maratua tidak hanya memiliki nilai ekonomi bagi sektor pariwisata, tetapi juga menyimpan ekosistem bawah laut yang perlu dilindungi dari berbagai ancaman.
Salah satu risiko yang menjadi perhatian ialah kemungkinan kapal kandas akibat keterbatasan sarana navigasi. Insiden semacam itu berpotensi menimbulkan kerusakan pada terumbu karang, terutama apabila terjadi di perairan dangkal yang memiliki ekosistem sensitif.
Karena itu, keberadaan SBNP dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan keselamatan kapal dan penumpang. Infrastruktur navigasi yang memadai juga menjadi bagian dari upaya pencegahan kerusakan lingkungan laut sekaligus mendukung pengelolaan pariwisata bahari secara berkelanjutan.
“Keselamatan pelayaran dan kelestarian terumbu karang harus berjalan beriringan. Navigasi yang memadai tidak hanya menjamin keamanan wisatawan dan nelayan, tetapi juga melindungi bentang alam bawah laut kita dari kerusakan akibat kecelakaan kapal,” tegas Sri Juniarsih.
Menurutnya, penguatan infrastruktur pelayaran harus menjadi bagian dari pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan. Dengan dukungan sarana navigasi yang memadai, aktivitas transportasi laut diharapkan dapat berlangsung lebih aman, sementara potensi wisata bahari Berau tetap terjaga.
Namun, agenda yang dibawa Pemkab Berau ke Kemenhub tidak berhenti pada persoalan navigasi. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan aksesibilitas masyarakat pesisir melalui optimalisasi fasilitas dermaga di sejumlah kawasan strategis, termasuk Biduk-Biduk dan Pulau Maratua.
Dermaga memiliki peran penting sebagai penghubung aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas penduduk hingga distribusi kebutuhan pokok. Keterbatasan infrastruktur dan layanan transportasi laut dapat memengaruhi kelancaran pergerakan barang maupun orang, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan bergantung pada jalur perairan.
Selain peningkatan fasilitas dermaga, Pemkab Berau turut mengusulkan pengadaan kapal wisata multifungsi. Armada tersebut direncanakan tidak hanya menunjang mobilitas wisatawan antarpulau, tetapi juga dapat mendukung kebutuhan transportasi masyarakat serta distribusi logistik bagi warga pesisir.
Langkah ini diarahkan agar pembangunan sektor pariwisata tidak berjalan sendiri, melainkan memberikan manfaat langsung terhadap kehidupan masyarakat setempat. Konektivitas yang lebih baik diharapkan dapat memperlancar aktivitas ekonomi, memperluas akses terhadap kebutuhan pokok, serta memperkuat daya tarik destinasi wisata unggulan Berau.
“Dermaga dan transportasi laut adalah urat nadi perekonomian warga pesisir. Jika fasilitasnya memadai, akses barang kebutuhan pokok semakin lancar, mobilitas warga terjamin, dan pariwisata secara otomatis ikut bergeliat,” pungkasnya.
Arifin/Adv
