BERAU, BorneoPost – DPRD Kabupaten Berau menyoroti pola penyaluran bantuan operasional kepada Kesultanan yang dinilai belum efektif dan cenderung membebani anggaran.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, menilai mekanisme penyaluran yang selama ini dilakukan melalui kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru membuat penggunaan anggaran tidak efisien.
Menurutnya, skema berbasis kegiatan mengharuskan keterlibatan banyak pihak, sehingga memicu munculnya biaya tambahan di luar kebutuhan utama.
“Ketika dikemas dalam bentuk kegiatan, OPD pasti terlibat. Di situ ada biaya operasional tambahan, sehingga anggaran yang terserap jadi lebih besar,” ujarnya.
Rifai membandingkan, bantuan akan lebih sederhana dan tepat guna jika disalurkan langsung kepada pihak penerima melalui skema hibah. Dengan pola tersebut, dana bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan tanpa harus melalui rangkaian kegiatan yang panjang.
Meski demikian, ia mengakui skema hibah memiliki keterbatasan karena tidak dapat diberikan secara rutin setiap tahun sesuai aturan yang berlaku.
Sebagai solusi, DPRD mendorong pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan lain, salah satunya melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Berau.
Rifai menyarankan pola kombinasi antara hibah dan CSR agar dukungan terhadap operasional Kesultanan tetap berjalan tanpa melanggar ketentuan.
“Bisa diatur bergantian. Tahun ini lewat hibah, tahun berikutnya didukung CSR. Ini bisa jadi jalan tengah agar pembiayaan tetap berlanjut,” jelasnya.
Namun ia mengingatkan, skema tersebut harus dirancang secara matang untuk menghindari potensi persoalan, terutama terkait regulasi dan transparansi penggunaan dana.
Lebih jauh, ia menilai keterlibatan pihak swasta melalui CSR bukan sekadar dukungan finansial, tetapi juga bentuk tanggung jawab dalam menjaga warisan budaya daerah.
“Kesultanan ini bagian dari identitas Berau. Jadi bukan hanya soal bantuan, tapi bagaimana semua pihak ikut menjaga nilai sejarah dan budaya,” tegasnya.
DPRD pun meminta pemerintah daerah segera mengevaluasi pola bantuan yang ada, agar ke depan dukungan terhadap Kesultanan dapat disalurkan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
Arifin/Adv
