BERAU, BorneoPost – Pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. DPRD menilai masih banyak kendala yang dihadapi masyarakat, terutama dalam mengakses obat melalui skema BPJS Kesehatan.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengungkapkan keluhan warga yang kerap tidak bisa memperoleh obat yang dibutuhkan karena tidak masuk dalam tanggungan BPJS. Kondisi ini dinilai ironis, mengingat pasien telah menjalani pemeriksaan hingga mendapatkan diagnosis, namun pengobatan tidak dapat dilanjutkan secara optimal.
“Masalahnya ada pada ketersediaan obat yang tidak semuanya ditanggung BPJS. Ini yang membuat masyarakat kesulitan,” ujarnya.
Menurut Sumadi, persoalan tersebut harus segera ditangani melalui koordinasi antara Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Ia menilai perlu adanya penyesuaian regulasi agar akses terhadap obat menjadi lebih luas dan tidak membebani pasien.
Ia menegaskan, pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti pada tahap diagnosis saja, tetapi harus memastikan pasien mendapatkan pengobatan yang sesuai hingga tuntas.
“Jangan sampai masyarakat sudah periksa, sudah tahu penyakitnya, tapi tidak bisa mendapatkan obat karena tidak tercover,” tegasnya.
Sumadi pun mendorong Dinas Kesehatan untuk mengambil langkah konkret, mulai dari evaluasi kebijakan hingga memperkuat komunikasi dengan BPJS Kesehatan guna memastikan pelayanan berjalan lebih optimal.
DPRD Berau berharap pembenahan ini dapat segera dilakukan, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh obat dan dapat merasakan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal dan merata.
Arifin/Adv
