BERAU, BorneoPost – Anggota Komisi III DPRD Berau, Ratna Kalalembang, menyoroti penyelenggaraan berbagai event budaya di Kabupaten Berau yang dinilai masih sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, kegiatan tersebut seharusnya dapat didukung melalui keterlibatan dunia usaha, khususnya melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Ratna menilai, dengan banyaknya perusahaan yang beroperasi di Berau, potensi dukungan dari sektor swasta sebenarnya sangat besar untuk membantu pembiayaan kegiatan budaya maupun event daerah lainnya.
Ia pun mencontohkan Kabupaten Malinau yang dinilai berhasil menyelenggarakan event besar dengan menghadirkan artis papan atas tanpa menggunakan anggaran dari APBD.
“Saya mendapat informasi bahwa Kabupaten Malinau menggelar event besar dengan mendatangkan artis nasional. Kegiatan itu tidak menggunakan APBD, melainkan didukung dana CSR hingga mencapai Rp8 miliar,” ujarnya.
Menurut Ratna, keberhasilan tersebut menunjukkan adanya komitmen kuat antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam mendukung pembangunan serta pelestarian budaya lokal.
Hal itu, kata dia, seharusnya juga bisa diterapkan di Berau, mengingat jumlah perusahaan yang beroperasi di daerah berjuluk Bumi Batiwakkal tersebut mencapai ratusan.
“Di Berau ada sekitar 236 perusahaan. Dengan potensi sebesar itu, saya yakin kegiatan pembangunan, termasuk event budaya, sebenarnya bisa didukung lebih besar lagi oleh perusahaan,” jelasnya.
Selain persoalan besaran kontribusi CSR, Ratna juga menyoroti mekanisme penyalurannya yang dinilai belum terkoordinasi dengan baik. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, ia khawatir bantuan dari perusahaan bisa tumpang tindih dan tidak tepat sasaran.
Ia menilai diperlukan sistem atau payung hukum yang mampu mengatur penyaluran CSR agar lebih terarah dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Misalnya bantuan untuk kesehatan sudah diberikan ke satu Posyandu, lalu datang lagi bantuan serupa ke tempat yang sama. Ini bisa terjadi jika tidak ada koordinasi yang jelas,” katanya.
Ratna pun mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk lebih tegas dalam mengawasi kewajiban perusahaan terkait pelaksanaan CSR. Ia menegaskan, kontribusi dunia usaha sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Perusahaan yang beroperasi di Berau juga harus memiliki tanggung jawab sosial. Jika ada yang belum menunaikan kewajibannya secara maksimal, pemerintah daerah perlu mengambil langkah tegas,” pungkasnya.
Arifin/Adv
