BERAU, BorneoPost – Pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau dinilai belum maksimal. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Berau, Ratna Kalalembang, yang menilai potensi kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah masih jauh dari optimal.
Dalam sebuah rapat, Ratna secara terbuka membandingkan kondisi Berau dengan Kabupaten Malinau. Ia menyoroti bagaimana daerah tersebut mampu menyelenggarakan kegiatan besar dengan menghadirkan artis papan atas tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, kegiatan tersebut justru dibiayai melalui dukungan dana CSR dari perusahaan.
“Saya mendapat informasi bahwa Kabupaten Malinau baru saja menggelar event besar dengan menghadirkan artis. Menariknya, kegiatan itu tidak menggunakan APBD, melainkan didukung dana CSR yang mencapai Rp8 miliar,” ujar Ratna.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sorotan terhadap potensi CSR di Berau yang dinilai seharusnya bisa lebih besar. Ratna menyebut, jumlah perusahaan yang beroperasi di Berau mencapai ratusan, sehingga peluang untuk memanfaatkan CSR bagi pembangunan daerah sebenarnya sangat terbuka.
Ia menilai, dengan jumlah perusahaan yang mencapai sekitar 236, kontribusi CSR seharusnya mampu menjadi salah satu sumber dukungan penting bagi berbagai program pembangunan maupun kegiatan daerah.
“Dengan ratusan perusahaan yang beroperasi di Berau, seharusnya potensi CSR bisa dimaksimalkan. Apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran, dukungan dari perusahaan bisa menjadi solusi untuk mendukung pembangunan,” tegasnya.
Namun demikian, Ratna juga menyoroti mekanisme penyaluran CSR yang hingga saat ini dinilai belum terkoordinasi dengan baik. Ia menilai, tanpa adanya pengaturan yang jelas, program CSR berpotensi berjalan sendiri-sendiri dan bahkan menimbulkan tumpang tindih bantuan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menghadirkan regulasi atau wadah koordinasi yang mampu mengatur penyaluran CSR agar lebih terarah dan tepat sasaran.
Ia mencontohkan, dalam beberapa kasus bantuan perusahaan bisa saja menumpuk pada satu sektor atau lokasi yang sama karena tidak adanya koordinasi yang jelas.
“Bisa saja bantuan datang ke tempat yang sama, misalnya di bidang kesehatan sudah ada bantuan untuk Posyandu, lalu ada lagi bantuan serupa ke tempat yang sama. Kalau ada sistem pengaturan, tentu penyalurannya bisa lebih merata,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Ratna juga menyoroti masih adanya perusahaan yang tidak menghadiri forum pembahasan terkait CSR. Ia meminta pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti persoalan tersebut agar ke depan perusahaan dapat lebih aktif terlibat dalam pembahasan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, partisipasi perusahaan dalam forum semacam itu sangat penting, mengingat kontribusi CSR memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau.
“Saya mengusulkan agar perusahaan yang tidak hadir hari ini bisa dibahas kembali tindak lanjutnya. Karena keterlibatan mereka sangat penting bagi masyarakat Berau,” pungkasnya.
Arifin/Adv
