BERAU, BorneoPost – Lambannya pembangunan akses jalan menuju kawasan Pelabuhan Manteritip kembali mendapat sorotan DPRD Berau. Infrastruktur yang belum tuntas dinilai berpotensi menghambat pengembangan kawasan pergudangan dan aktivitas logistik di wilayah tersebut.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto, menegaskan akses menuju pelabuhan harus segera diselesaikan agar potensi ekonomi kawasan Manteritip bisa berkembang maksimal.
Menurutnya, posisi Pelabuhan Manteritip sangat strategis, terlebih setelah pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Namun hingga kini, jalur utama yang menghubungkan langsung ke area dermaga disebut belum sepenuhnya terbangun.
“Kalau akses jalannya tidak dituntaskan, kawasan itu akan terus tertinggal dan pengembangan pergudangan sulit berjalan,” tegasnya.
Dedy menjelaskan, kawasan Manteritip sebelumnya telah masuk dalam rencana tata ruang sebagai pusat pergudangan dan penunjang logistik daerah. Karena itu, ia meminta pemerintah tetap konsisten menjalankan arah pembangunan sesuai dokumen RTRW yang telah disusun.
Ia mengingatkan, perubahan kebijakan secara tiba-tiba, khususnya terkait penetapan kawasan pergudangan, dapat membuat perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran menjadi tidak efektif.
“RTRW itu harus dijalankan secara konsisten. Jangan sampai berubah-ubah karena dampaknya besar terhadap perencanaan daerah,” katanya.
Selain pembangunan jalan, Dedy juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan jembatan di wilayah Sambaliung. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi kunci untuk memperkuat konektivitas menuju kawasan Manteritip dan mempercepat mobilitas distribusi barang.
“Jembatan Sambaliung sangat penting karena akan membuka akses yang lebih cepat menuju kawasan pelabuhan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedy meminta pemerintah daerah mulai memfokuskan prioritas pembangunan pada sektor yang benar-benar memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, dalam penyusunan APBD 2027 nanti, alokasi anggaran harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur prioritas, baik di kawasan perkotaan maupun kampung-kampung.
“Pembangunan jangan hanya terpusat di kota. Infrastruktur di kampung juga harus menjadi perhatian agar pemerataan pembangunan bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Arifin/Adv
